Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memperkuat tata kelola air berkelanjutan melalui penyusunan neraca sumber daya air serta survei pemetaan potensi air tanah di wilayah pesisir.
Langkah ini diambil untuk memetakan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air sekaligus membuka alternatif pasokan air bersih bagi warga yang belum terlayani secara optimal.
Pembahasan capaian kedua kajian tersebut mengemuka dalam seminar akhir pekerjaan yang digelar di Hotel Front One Mimika, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, ini diikuti sekitar 50 peserta.
Santy menegaskan bahwa air merupakan sumber daya strategis yang menopang hajat hidup orang banyak sekaligus laju pembangunan daerah.
Kebutuhan air tidak berhenti pada konsumsi rumah tangga, melainkan juga menyokong pertanian, perikanan, peternakan, denyut ekonomi warga, hingga infrastruktur.
“Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya air saat ini, tetapi juga harus memikirkan keberlanjutan ketersediaannya bagi generasi yang akan datang,” kata Santy.
Penyusunan neraca sumber daya air di kawasan Kuala Kencana dan Mimika Baru diarahkan untuk membaca potensi, pola pemanfaatan, serta keseimbangan pasokan dan permintaan air.
Peta keseimbangan ini akan menjadi pijakan perumusan kebijakan, deteksi dini potensi krisis air, serta penyusunan rencana infrastruktur yang tepat sasaran.
Di sisi lain, survei pemetaan potensi air tanah difokuskan untuk mengenali kondisi geologi, jenis tanah dan batuan, serta karakteristik wilayah penyimpan air tanah.
Rangkaian survei meliputi pengamatan kondisi geologi dan batuan, elevasi permukaan tanah, pengukuran geometri lapisan bawah permukaan, pengamatan mata air dan suhu tubuh air, hingga pendataan curah hujan dan kondisi lingkungan.
Menurut Santy, pemetaan air tanah sangat relevan bagi kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air bersih.
Seiring bertambahnya penduduk, perluasan permukiman, tumbuhnya aktivitas ekonomi, dan pembangunan fisik, tekanan kebutuhan air di Mimika dipastikan meningkat. Kajian pun dituntut menyesuaikan kondisi geografis, karakteristik wilayah, kebutuhan warga, serta daya dukung alam setempat.
Santy berharap beragam masukan, saran, dan rekomendasi dari narasumber, tenaga ahli, dan peserta seminar dapat memperkaya penyempurnaan dokumen kajian.
Ia secara khusus menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika agar hasil perencanaan ini tidak berhenti sebagai arsip administratif, melainkan diwujudkan menjadi acuan penyusunan program pembangunan.
“Pastikan setiap perencanaan didukung data yang valid, memperhatikan aspek lingkungan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, arah kebijakan sumber daya air di Mimika diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan publik sekaligus menjaga ketahanan air bagi masyarakat dalam jangka panjang. (Sitha)















