Timika (Suaramimika.com) – Konferensi Kota Toleran (KKT) Ke-II dan tata kota di Kabupaten Mimika dinilai sebagai langkah yang luar biasa.
Namun, di tengah perkembangan Mimika yang diproyeksikan akan menjadi kota besar, Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA), Sem W Bukaleng, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melibatkan lembaga adat termasuk Lemasa dan Lemasko guna memastikan kesejahteraan masyarakat adat Amungme dan Kamoro tetap terjaga.
Menurut Sem W Bukaleng, keterlibatan lembaga adat sangat krusial untuk mengantisipasi potensi gesekan atau konflik sosial di masa depan. Ia mengingatkan agar masyarakat adat tidak sampai tergerus oleh laju pembangunan akibat kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
“Jangan sampai terjadi konflik karena penilaian atau analisis kita. Ujung-ujungnya nanti masyarakat adat bisa tergeser karena tidak lama lagi Mimika jadi kota besar. Kalau masyarakat Amungme dan Kamoro ini tidak sejahtera atau tersingkir, dampaknya bisa memicu konflik horizontal,” ujar Sem di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa wilayah tanah Papua merupakan tanah adat yang dilindungi oleh hukum adat serta regulasi pendukung, seperti Undang-Undang Peraturan Adat (UUPA) dan Peraturan Gubernur (Pergub).
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga adat.
Langkah pelibatan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga hak atas sumber daya alam dan wilayah ulayat, tetapi juga dalam memajukan kebudayaan, kesenian, serta merawat toleransi antarwarga di Mimika yang majemuk.
“Kegiatan konferensi seperti ini untuk memajukan kesejahteraan, pembangunan, dan tata kota, tetapi di tengah-tengahnya harus ada Lemasa dan Lemasko supaya mereka punya wilayah dan dilibatkan. Kita harus sama-sama bergandeng tangan, menghilangkan ego, dan menjaga toleransi agar ke depan Mimika benar-benar menjadi kota yang besar dan damai,” pungkasnya. (Sitha)















