Kabar Mimika

Gaji Tak Sesuai Kesepakatan Struktur Skala Upah, Karyawan PT Mitra Siaga Adukan Nasib ke Komisi III DPRK Mimika

×

Gaji Tak Sesuai Kesepakatan Struktur Skala Upah, Karyawan PT Mitra Siaga Adukan Nasib ke Komisi III DPRK Mimika

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, Yan Pieterson Laly, Fredewina Matirani dan perwakilan karyawan PT Mitra Siaga berdiskusi di Gedung DPRK Mimika, Selasa (17/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika segera mengagendakan mediasi menindaklanjuti aduan dari puluhan karyawan PT Mitra Siaga yang bertugas di area terminal PT Freeport Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, S.E., usai menerima kunjungan dan aspirasi dari perwakilan karyawan PT Mitra Siaga di Gedung DPRK Mimika, Selasa (17/11/2026).

Ads

Herman menyatakan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar para pekerja lokal di Kabupaten Mimika tidak dirugikan oleh kebijakan manajemen perusahaan.

“Kita telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka, prinsipnya tentang kelayakan dari upah yang ada. Oleh karena itu, kita akan agendakan untuk melakukan mediasi dengan melibatkan instansi tenaga kerja, supaya pekerja kita di wilayah Kabupaten Mimika ini tidak menjadi korban dari kebijakan manajemen perusahaan,” ujar Herman Gafur.

Ia mengungkapkan, persoalan ini melibatkan sekitar 180 orang karyawan yang semuanya merupakan anak daerah atau orang asli Papua.

Berdasarkan aduan, para pekerja telah mencoba menempuh jalur komunikasi hingga ke tingkat dinas terkait, namun belum mendapatkan kepastian dari pihak perusahaan terkait penyesuaian upah yang telah disepakati.

“Ada yang sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, hingga 6 tahun. Ini menjadi atensi kami di Komisi III. Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama untuk menentukan jadwal pelaksanaan mediasi,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan karyawan sekaligus juru bicara aksi, Sandi Rumbiak, menjelaskan bahwa puluhan pekerja yang bertugas sebagai sekuriti sekaligus operator pengatur lalu lintas naik-turun karyawan di terminal PT Freeport tersebut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja, tetapi belum membuahkan hasil.

Sandi mengungkapkan, persoalan utama yang dikeluhkan berkaitan dengan nominal pengupahan yang tidak sesuai dengan struktur skala upah yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati bersama.

“Mengenai pengupahan, sebenarnya dari perusahaan sendiri yang membuat struktur skala upah dan sudah jadi kesepakatan bersama. Tapi begitu sampai di keputusan, upahnya berubah dan tidak sesuai. Kita menuntut sesuai nominal yang perusahaan buat, sekitar Rp14 juta bersih per bulan, sementara saat ini kami masih di bawah Rp10 juta,” ungkap Sandi.

Ia berharap melalui langkah mediasi yang difasilitasi oleh Komisi III DPRK Mimika, pihak manajemen PT Mitra Siaga dapat segera memberikan jawaban dan kejelasan atas hak-hak normatif para pekerja di lapangan. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *