Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah se-Tanah Papua Tengah, di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (11/11/2026).
Forum ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, serta integrasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten se-Papua Tengah.
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP. Dalam sambutannya, Ukkas menyoroti berbagai tantangan riil pembangunan di wilayah Papua Tengah, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya biaya logistik akibat keterbatasan konektivitas, hingga validitas data pembangunan.
Ukkas mengapresiasi pencapaian Kabupaten Mimika yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional, namun mengingatkan bahwa tujuh kabupaten lainnya masih menghadapi tantangan besar.
“Meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional berada di kisaran 5 persen, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Forum ini harus menjadi wahana untuk mengevaluasi apakah perencanaan kita sudah tepat sasaran,” ungkap Ukkas.
Ia membeberkan bahwa tantangan utama di pedalaman Papua Tengah adalah masalah konektivitas antardaerah yang berdampak langsung pada tingginya harga bahan bangunan dan logistik.
“Di daerah pegunungan seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya, ketergantungan pada transportasi udara membuat harga material melambung. Pembangunan satu unit rumah layak huni di pedalaman bisa mencapai Rp350 juta hingga Rp450 juta. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan darat seperti ruas Paniai menuju Intan Jaya sangat krusial untuk menekan biaya logistik,” jelasnya.
Di samping masalah konektivitas, Ukkas menenkankan empat fokus utama yang perlu diperhatikan seluruh peserta Rakortek yakni memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten.
Kemudian, memastikan program prioritas daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.
Selanjutnya, mengintegrasikan sistem Satu Data Provinsi Papua Tengah dan metadata kabupaten ke dalam sistem Satu Data Nasional sebagai acuan pengambilan keputusan.
Terakhir, menjamin akses masyarakat terhadap pusat layanan pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan sarana transportasi yang efektif.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si., menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
“Rakortek ini diselenggarakan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Bapperida provinsi dan kabupaten. Kita ingin menyelaraskan program prioritas provinsi dan kabupaten, mengidentifikasi serta merumuskan solusi atas hambatan perencanaan, hingga memperkuat kualitas dokumen perencanaan agar terukur, terarah, terpadu, dan berorientasi hasil berbasis data kebutuhan masyarakat,” ujar Eliezer Yogi.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, S.T., M.T., berharap forum ini dapat melahirkan komitmen bersama dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Melalui Rakortek Pembangunan 2026 ini, kami berharap dapat merumuskan sinkronisasi program dan kegiatan prioritas secara efektif dan efisien. Kita perlu membangun komitmen bersama untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional,” kata Petrus Pali Amba.
Forum ini diharapkan melahirkan rumusan kebijakan yang solid demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah. (Sitha)
