Timika (suaramimika.com) – Guna mempercepat penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Timika, maka DPRK mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui skema pembiayaan multiyears.
Dorongan untuk melakukan skema multiyears pada penyelesaian SPAM diungkapkan Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom dalam agenda Rapat Denga Pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, di ruang serbaguna DPRK Mimika pada Kamis (26/2/2026).
Kata Elinus, air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Program SPAM sendiri telah dimulai sejak Tahun 2012, namun hingga kini penyelesaiannya belum optimal.
“Kita berharap, pemerintah bisa menambah dukungan anggaran. Kalau bisa, pembangunan SPAM di dalam kota dibuat dalam skema multiyears supaya ada keberlanjutan dan dalam waktu dua sampai tiga tahun bisa diselesaikan,” ujarnya.
Elinus menekankan hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan jaringan utama, dalam satu hingga dua tahun ke depan. Setelah itu, pengembangan Sambungan Rumah (SR) dapat dimaksimalkan.
Dalam kesempatan yang sama, DPRK juga mengapresiasi pemerintah yang telah membangun sambungan rumah hingga masuk ke hunian warga.
Pengelolaan air bersih yang akan dilakukan oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sistem pembayaran resmi ini sangat baik karena ada pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau dikelola oleh perusahaan daerah atau kerja sama pihak tertentu, tentu akan diberlakukan sistem berbayar. Tapi yang paling penting sekarang adalah, menyelesaikan dulu pembangunan SPAM di dalam kota,” jelas Elinus.
Sementara itu, Kepala PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan hingga kini, cakupan layanan air bersih baru mencapai sekitar 57 persen dari total target.
Yoga menjelaskan, program air bersih di Timika telah dirintis sejak 2012. Namun pada tahap awal, penganggaran belum maksimal.
Dimana, pada Tahun 2014, proyek tersebut direviuw dan memperoleh alokasi sekitar Rp 300 miliar untuk pembangunan jaringan di wilayah perkotaan.
“Pembangunan berjalan sesuai kondisi riil anggaran yang tersedia. Namun pada Tahun 2022 dilakukan reviuw kembali, karena lonjakan harga material. Sehingga kebutuhan anggaran meningkat, menjadi sekitar Rp 500 miliar,” ujarnya.
Anggaran tersebut ditargetkan untuk melayani, kurang lebih 50 ribu pelanggan di Kota Timika. Menurut Yoga, pembangunan dilakukan dari nol karena sebelumnya belum tersedia infrastruktur dasar. Pemerintah harus membangun pipa induk, jaringan distribusi, hingga instalasi pendukung secara bertahap.
Dari total kebutuhan tersebut, masih terdapat sekitar 40 persen wilayah yang belum terlayani optimal. Untuk menuntaskan proyek, diperkirakan masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 242 miliar.
“Jika sejak awal anggaran Rp 300 miliar lebih dimaksimalkan, kemungkinan proyek ini sudah selesai. Namun karena penganggaran dilakukan bertahap dengan nilai terbatas, progresnya tidak maksimal,” ungkapnya.
Yoga juga menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengelola air minum, yang profesional. Lembaga tersebut nantinya bertanggung jawab terhadap pelayanan, dan sistem penarikan retribusi secara transparan serta proporsional.
“Kita harus segera membentuk lembaga yang kompeten. Karena di dalamnya ada pelayanan, dan pungutan, sehingga pengelolaannya harus profesional agar tidak menimbulkan persoalan,” urai Yoga. (Sitha)
