Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah pusat berencana untuk melakukan penghapusan, atau penataan ulang status tenaga guru honorer yang dicanangkan pada tahun 2027.
Rencana tersebut memicu perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mimika.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun mengatakan, rencana kebijakan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dan kemampuan daerah.
“Saya pikir itu nanti tergantung kemampuan daerah dan tergantung pimpinan daerah masing-masing, melihat bagaimana kemampuan keuangan kita,” ujar Antonius, Senin (15/6/2026).
Mengenai rencana kebijakan pemerintah pusat ini, daerah kata Antonius, tidak serta-merta akan langsung memberhentikan guru honorer jika kemampuan keuangan daerah masih mencukupi untuk membiayai mereka.
Kabupaten Mimika kata Antonius, saat ini masih memiliki kondisi keuangan yang stabil dibanding beberapa daerah lain.
Saat wilayah lain mulai menonaktifkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena kendala anggaran, Mimika sebutnya, justru masih mampu mempertahankan dan menjalankan program tersebut.
“Contoh daerah lain sekarang PPPK kan ada yang diistirahatkan, tetapi Kabupaten Mimika masih dijalankan, kira-kira begitu,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai data pasti jumlah guru honorer yang saat ini aktif mengajar di Kabupaten Mimika, Antonius mengaku tidak memegang data rinci secara langsung karena seluruh data tersimpan di kantor Dinas Pendidikan.
“Kurang lebih ada sekitar 500an guru honorer, angka pasti berada di kantor Disdik Mimika,” ungkapnya.
Ke depan, tambah Antonius, keberlanjutan masa depan sekita 500an guru honorer di Mimika pasca kebijakan pusat tahun 2027 akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah serta kebijakan dari Kepala Daerah.
“Saya pikir itu nanti tergantung kemampuan daerah dan tergantung nanti pimpinan toh,” pungkas Antonius. (Sitha)
