Kabar Mimika

Nilai SPBE 2,5, Pemkab Mimika Siap Menuju Pemerintahan Digital

×

Nilai SPBE 2,5, Pemkab Mimika Siap Menuju Pemerintahan Digital

Sebarkan artikel ini
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memberi sambutan pada FGD dan rapat Dewan Smart City, Rabu (8/7/2026).

Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan kualitas hidup, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan ini, Pemkab melakukan transformasi menuju pemerintahan digital dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ads

“Kita memilih melakukan transformasi menuju Pemerintahan Digital karena lebih sesuai tujuan utama pembangunan daerah,” ujar Bupati Rettob, Rabu (8/7/2026).

Prosesnya kata Rettob, bertahap dan butuh komitmen, namun berlandaskan kemajuan SPBE yang sudah berjalan.

SPBE lebih berfokus pada otomatisasi dan administrasi internal, bersifat sektoral, mudah dinilai. Saat ini capaian Mimika nilai 2,5 (skala maks 4 dan contoh terbaik di Indonesia yakni Kabupaten Sumedang).

Sementara itu, Pemerintahan Digital berorientasi pada pelayanan publik terpadu, pengelolaan data terpadu, manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar sistem sendiri‑sendiri.

Untuk kebijakan kemungkinan perubahan dari SPBE ke pemerintahan digital ini, lanjut Rettob, diadakan rapat Dewan Smart City yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, tenaga ahli/profesional mewakili seluruh pemangku kepentingan.

Latar belakang perubahan kebijakan ini sebutnya, berdasarkan arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan KemenPAN‑RB yang telah terjadi pergeseran paradigma.

Kunci keberhasilan dari arah pembangunan ini yakni menerapkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta integrasi seluruh data dan sistem agar tidak lagi berjalan terpisah‑pisah.

“Saya berharap melalui penilaian tim ITB dan kerja sama seluruh pihak, capaian tahun ini dapat meningkat dan menjadi pondasi kuat bagi penerapan pemerintahan digital yang sesungguhnya,” pungkas Rettob. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *