Timika (Suaramimika.com) – Hingga awal Juli 2026, realisasi keuangan Kabupaten Mimika tercatat baru mencapai 22,37 persen.
Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob mengatakan, capaian tersebut dipengaruhi oleh struktur belanja daerah, khususnya belanja jasa dan perawatan yang bersifat bertahap setiap bulan.
Sementara untuk belanja modal, kata Rettob, realisasinya sangat bergantung pada proses pengadaan melalui lelang yang harus mengikuti berbagai regulasi, termasuk penyesuaian harga satuan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Proses lelang membutuhkan waktu karena ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk penyesuaian harga. Namun ini bukan kendala, tetapi bagian dari mekanisme agar pembangunan tetap akuntabel,” ujar Bupati Rettob, Rabu (8/7/2026).
Rettob menjelaskan jika pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi dan evaluasi kinerja yang digelar secara rutin setiap minggu.
Langkah ini sebutnya, menjadi strategi utama untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Rapat mingguan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi forum penting untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus merumuskan solusi yang cepat dan konkret.
“Setiap minggu kita lakukan evaluasi. Semua masalah yang muncul kita catat, kita cari solusinya, lalu kita tindak lanjuti. Minggu berikutnya kita cek kembali progresnya,” jelasnya.
Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap realisasi keuangan daerah, termasuk tingkat penyerapan anggaran dan progres pembangunan fisik.
Seluruh proses tender ia pastikan ditargetkan rampung pada Agustus 2026, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan maksimal pada semester berikutnya.
Dalam momen ini Rettob, menepis anggapan bahwa pembangunan di Mimika tidak berjalan.
Pembangunan tegasnya, tidak hanya terlihat dari proyek fisik di wilayah perkotaan, tetapi juga berlangsung masif di kampung-kampung.
“Banyak pembangunan sudah berjalan di kampung, seperti perumahan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya. Ini mungkin tidak terlihat langsung dari kota, tetapi manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Rettob.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Mimika juga fokus pada pembangunan sektor sosial, terutama dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan layanan kesehatan.
Dalam evaluasi terbaru, ditemukan adanya penumpukan pasien di rumah sakit akibat masyarakat yang langsung berobat tanpa melalui puskesmas.
Sebagai solusi, pemerintah akan memperkuat peran Puskesmas, khususnya di wilayah Kota Timika, agar pelayanan kesehatan lebih merata dan sistem rujukan berjalan optimal.
Di sisi lain, reformasi birokrasi juga terus didorong melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penyusunan profiling aparatur sipil negara. Pemerintah juga memperkuat program beasiswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
Lanjutnya, secara umum tidak ada persoalan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan di Mimika. Pemerintah tegasnya, memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pembangunan tetap berjalan. Itu intinya. Kita bekerja berbasis data, evaluasi, dan solusi. Semua ini demi memastikan masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkas Rettob. (Sitha)
