Timika (Suaramimika.com) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong akan melakukan monitoring intensif sebelum fasilitas dari 6 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berstatus sanksi penghentian sementara (suspend) kembali beroperasi.
“Kita sepakati monitoring SPPG akan dilaksanakan, termasuk SPPG yang di suspend juga kita akan pantau,” ujar Kemong usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pelaksanaan MBG Mimika Tahun 2026 di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan (Puspem) Jalan Poros SP3, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga vertikal lainnya, Kemong menyebut jika dalam monitoring ada beberapa yang akan diperiksa yakni, pemeriksaan sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kesehatan terpenuhi, kemudian audit kesiapan dapur MBG agar distribusi makanan bergizi berjalan lancar.
“Jadi dalam monitoring ini, kita akan melibatkan OPD terkait, misalnya SPPG bermasalah dengan kesehatan lingkungannya maka akan kita koordinasikan dengan Dinkes,” ungkap Kemong.
Nantinya jika monitoring telah selesai, Satgas masih akan melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan agar monitoring bukan hanya sebatas proses namun juga menjadi solusi untuk memastikan program MBG telah berjalan sesuai dengan prosedur.
“Setelah monitoring kita lakukan evaluasinya, apa yang perlu diperbaiki kita lakukan, agar MBG ini berjalan dengan prosedur,” tegas Kemong,
Sementara itu, Pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Suherman Bondar menjelaskan jika total 20 SPPG di Kabupaten Mimika, sebanyak 6 unit SPPG masih berstatus suspend.
Enam dapur suspend terbagi dua kategori yakni dapur masih dalam proses penyusunan IPAL dan pengajuan pembukaan kembali oleh pusat.
Tiga dapur lain masih terkendala dengan administrasi sehingga menunggu pemenuhan dokumen agar pusat mengeluarkan surat penarikan suspend.
“Untuk SPPG yang di suspend ini kami menunggu arahan pusat, memang batas waktunya sudah habis, namun kami menargetkan seluruh dapur dapat kembali beroperasi sehingga sekolah penerima bisa aktif kembali, dan siswa memperoleh makanan bergizi,” pungkas Suherman. (Sitha)
