Timika (Suaramimika.com) – Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Universitas Papua (Unipa) Manokwari untuk pendampingan penyusunan Naskah Kajian Akademik DOB (Daerah Otonomi Baru)
telah berlangsung dalam rentang panjang sejak tahun 2021.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengatakan, kerja sama naskah kajian akademik DOB masih akan dilanjutkan tahun ini.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari MoU strategis untuk pembangunan daerah yang juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemetaan wilayah adat,” ujar Wabup Kemong, Rabu (22/7/2026).
Unipa telah memberikan pendampingan dan dukungan akademis dalam menyusun naskah terkait wacana pemekaran wilayah DOB di Mimika.
Kemudian, berlanjut secara intensif melalui serangkaian studi kelayakan pemekaran, termasuk untuk wilayah Mimika Barat, Mimika Timur, dan rencana pembentukan Kota Madya Timika
MoU ini memuat kerangka kerjasama yang luas, di mana Unipa akan memberikan pendampingan dan dukungan terhadap seluruh program pemerintah daerah.
Saat ini lingkup kerjasama belum dirinci secara terperinci per bidang. Poin terkait masyarakat hukum adat sudah mulai dilaksanakan dan dalam waktu dekat pihak Unipa akan datang untuk mempresentasikan rancangan pelaksanaannya
“Selanjutnya akan disusun rincian lingkup teknis kerjasama untuk bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya secara lebih terperinci,” jelas Kemong.
Kajian akademik terkait rencana pembentukan DOB telah selesai disusun dan disampaikan secara resmi kepada Bappeda pada kesempatan sebelumnya.
Penyusunan dan dukungan kajian ini merupakan bagian dari lingkup kerjasama yang dituangkan dalam MoU bersama Unipa khususnya pada aspek penyusunan kajian ilmiah yang menjadi ruang lingkup kesepakatan kedua belah pihak.
Tim ahli Unipa telah melakukan studi dan survei kelayakan di wilayah barat Mimika yang meliputi Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Amar, dan Mimika Timur. Mengingat Kabupaten Mimika sudah berusia lebih dari 28 tahun, wilayah ini dinyatakan sangat layak untuk dimekarkan.
Studi kelayakan ini nantinya yang komprehensif mengulas berbagai aspek seperti geografis, sosial-politik, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan hingga tahap seminar akhir. (Sitha)
