Timika (Suaramimika.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika
memastikan pelaksanaan program renovasi drainase di sejumlah kawasan pada tahun 2026 dialokasikan melalui skema yang diprioritaskan bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., mengatakan, seluruh tahapan harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi.
Ia menargetkan proses penandatanganan kontrak dengan kontraktor OAP dapat dimulai pada Agustus 2026 setelah seluruh dokumen perencanaan rampung.
“Kalau dokumennya belum lengkap, bisa menjadi subkon terlebih dahulu sambil belajar memahami pelaksanaan proyek pemerintah, membaca gambar konstruksi, dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai aturan pengadaan barang dan jasa,” jelas Yoga, Rabu (22/7/2026).
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, Dinas PUPR juga membuka peluang bagi kontraktor OAP untuk terlibat melalui mekanisme subkontrak sebelum menangani pekerjaan secara mandiri.
Menurutnya, tingginya minat kontraktor OAP untuk terlibat dalam pembangunan daerah merupakan perkembangan yang positif. Meski demikian, jumlah paket pekerjaan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan proses pembinaan secara bertahap.
Pihaknya akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi para kontraktor ketika proses pendaftaran dibuka, sehingga seluruh peserta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ini, tahapan pekerjaan masih difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan proyek fisik.
Konsultan perencana telah mulai bekerja dengan melakukan survei lapangan di sejumlah wilayah untuk menyusun dokumen teknis yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan.
“Dokumen perencanaan harus selesai lebih dulu. Saat ini konsultan sedang turun ke lapangan untuk melakukan perencanaan. Setelah itu baru kita mengetahui kebutuhan pekerjaan dan jumlah paket yang akan dikerjakan,” ujar Yoga.
Menurut Yoga, hasil survei tersebut akan menentukan lokasi-lokasi prioritas, baik untuk penyelesaian drainase yang belum tuntas maupun pembangunan saluran baru di sejumlah titik rawan genangan.
Saat ini survei dilakukan di beberapa distrik, yakni Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Mimika Timur. Dari hasil kajian tersebut nantinya akan diketahui kebutuhan teknis, volume pekerjaan, hingga jumlah paket proyek yang akan dilelang. (Sitha)
