Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah daerah terus menggenjot implementasi program reformasi agraria dengan menitikberatkan pada perencanaan yang berbasis data serta kolaborasi lintas sektoral.
Pemerintah saat ini juga tengah fokus menetapkan Kampung Mandiri Jaya sebagai salah satu proyek percontohan, serta membuka peluang bagi penambahan titik-titik kawasan baru melalui hasil rapat koordinasi lanjutan guna mengoptimalkan pembangunan secara sinergis.
Bupati Johannes Rettob menyampaikan, program reformasi agraria ini bertujuan untuk menciptakan kawasan percontohan yang terintegrasi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga industri lokal seperti pabrik sagu.
“Bagaimana ada, kita ini mau buat percontohan-percontohan di mana-mana, kita mau buat di situ ada petani, ada kampung yang punya pertanian, ada kampung yang punya peternakan, ada punya pabrik sagu misalnya,” ujar John Rettob.
Nantinya Kampung Mandiri Jaya di Distrik Wania ditetapkan sebagai salah satu lokasi target pilot project karena telah memiliki masyarakat lokal yang aktif, koperasi, serta geliat ekonomi yang mulai berjalan.
Ia menjelaskan, dalam proses pelaksanaannya, pemerintah kerap menemukan berbagai kendala di lapangan, seperti kebutuhan infrastruktur jalan raya hingga status lahan yang masih bersinggungan dengan kawasan kehutanan. Oleh karena itu, pengecekan status tanah dan koordinasi dengan instansi terkait menjadi tahapan krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Supaya kita kerja itu semua terencana dengan baik. Supaya jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Sekarang perencanaan kita itu harus berbasis data, harus data,” tegasnya.
Lebih lanjut, John Rettob menekankan pentingnya kerja sama secara sinergis dan kolaboratif di antara seluruh pihak terkait. Ia mencontohkan, sektor pertanian yang membutuhkan akses jalan tidak perlu dikerjakan sendiri oleh instansi pertanian atau masyarakat setempat, melainkan harus dikolaborasikan bersama dinas pekerjaan umum.
“Jadi kita tidak bisa lagi kerja parsial-parsial, tapi kita harus kerja sama-sama. Pertanian mau bikin akses, bukan dia yang bikin jalan. Bukan masyarakat yang bikin jalan, minta ke PUPR kita akses untuk bikin jalan,” pungkasnya. (Sitha)
