Timika (Suaramimika.com) — Tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku, memberikan tanggapan dan catatan kritis terkait isu publik yang berkembang mengenai pertanggungjawaban anggaran serta peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah dalam mendorong pembangunan di delapan kabupaten.
Marianus menegaskan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran seperti yang dilakukan oleh Dekranasda maupun TP PKK Mimika merupakan kewajiban mutlak yang tidak bisa dihindari oleh pihak mana pun. Dan pertanggungjawaban sudah dilakukan bahkan sudah melalui pemeriksaan dari lembaga yang berwenang sehingga tidak perlu lagi menjadi sorotan dari Anggota DPRP Papua Tengah.
Marianus juga mengingatkan agar ke-10 anggota DPR Provinsi Papua Tengah yang ada dapat bekerja secara merata untuk seluruh delapan kabupaten, dan tidak hanya berpusat di Kabupaten Mimika atau Timika saja.
“Wilayah lain seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya dinilai memiliki kebutuhan perhatian dan bantuan yang sama besarnya,” ujar Marianus, Kamis (17/9/2026).
Ia berharap para wakil rakyat dapat membantu meringankan beban tugas Gubernur dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh, serta meneladani tokoh senior seperti Yohanes Felix Helyanan (John Thie) dan John Nasion Robby Gobay dalam memberikan arahan bagi kepentingan masyarakat luas.
Pendekatan kerja nyata dalam melahirkan produk hukum seperti yang dilakukan John Gobay juga patut dijadikan teladan.
Catatan penting turut disoroti Marianus terkait mandeknya pembentukan regulasi utama. Hingga masa jabatan yang berjalan mendekati tiga tahun ini, Perda Otonomi Khusus (Otsus) dan Perda Khusus (Perdasus) Orang Asli Papua (OAP) belum juga terbentuk. Padahal, hal tersebut merupakan tugas pokok lembaga legislatif.
Pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus ungkapnya, dinilai harus lebih diperketat agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.
DPRP didesak segera merancang kebijakan yang menjawab tantangan jati diri, pemberdayaan, dan masa depan OAP, selaras dengan sorotan dari pemerintah pusat.
Marianus menambahkan bahwa kinerja, pengawasan, dan pembangunan harus berjalan beriringan. Lembaga perwakilan rakyat diharapkan tidak sekadar mencari kesalahan, melainkan fokus menghadirkan solusi nyata demi mewujudkan Papua Tengah yang lebih adil dan sejahtera. (Sitha)
