Timika (Suaramimika.com) — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, secara tegas mendorong seluruh jajaran perangkat pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan zona integritas. Langkah ini dinilai krusial guna mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, profesional, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Emanuel saat membuka Forum Konsultasi Publik bertajuk “Strategi Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat” yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Senin (21/9/2026).
Dalam arahannya, Kemong mengingatkan agar konsep zona integritas tidak berhenti sekadar sebagai predikat atau formalitas administratif semata.
“Zona integritas bukan sekadar milik pihak tertentu, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, dan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Kemong.
Pemkab kata Kemong, fokus pada kualitas dan aksesibilitas layanan dengan menguatkan peran strategis perangkat daerah. Di mana, unit yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat khususnya dalam pengurusan dokumen administrasi dan layanan pemerintahan dituntut bekerja secara cepat, mudah, aman, terbuka, dan transparan.
Mengingat kondisi geografis Kabupaten Mimika yang sangat beragam, Emanuel menekankan pentingnya pengembangan sistem pelayanan yang adaptif dan inovatif agar mampu menjangkau wilayah pelosok serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Kata Kemong, pembangunan pelayanan publik yang efektif tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah menggandeng dunia usaha, kelompok agama, adat, perempuan, pemuda, organisasi profesi, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Kemong juga mengajak jajaran birokrasi untuk lebih terbuka terhadap kritik. Ia meminta pengelolaan pengaduan masyarakat diperkuat agar setiap keluhan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan ke depan.
Melalui penguatan zona integritas ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat segera terwujud, serta memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (Sitha)
