Timika (Suaramimika.com) — Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika hingga kini, masih menghadapi hambatan serius dan belum berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Hingga akhir Bulan Agustus 2026, catatan progres penyaluran anggaran tersebut baru berada di angka 41,93 persen.
Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, menegaskan keterlambatan ini berpotensi menghambat jalannya program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi dalam rapat koordinasi, tahapan penyaluran Dana Otsus mengalami pergeseran dari target waktu normal.
“Tahap I seharusnya sudah tuntas sepenuhnya, namun proses terhambat karena syarat administrasi dan kelengkapan dokumen belum dipenuhi secara keseluruhan oleh Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Septinus, pada Senin (21/9/2026).
Kata Septinus, penyaluran tahap II juga seharusnya sudah berjalan sejak Juni lalu, namun belum dapat dieksekusi akibat belum rampungnya penyelesaian pada tahap I.
Belum rampungnya proses penyaluran tahap I tersebut jelas Septinus, di khawatirkan akan mempengaruhi tahap III yang dijadwalkan masuk pada Bulan Oktober dengan target capaian 50 sampai 30 persen.
Namun posisinya kini terancam ikut tertunda, menyusul belum tuntasnya tahapan sebelumnya.
Septinus menyampaikan, dari hasil evaluasi internal, lambatnya progres penyaluran ini didominasi oleh kendala teknis di sejumlah instansi pengelola.
“Dua sektor utama yang tercatat paling lambat dalam melengkapi persyaratan meliputi Dinas Pendidikan yang menjadi instansi yang paling lambat dalam menyelesaikan kelengkapan persyaratan administratif,” ungkapnya.
Sementara itu, pada Dinas Kesehatan masih berada dalam proses penyesuaian dokumen dan kondisi teknis lapangan.
Kendati demikian, pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan lanjutnya, menyatakan bahwa mereka saat ini tengah berupaya keras merampungkan penyesuaian teknis serta dokumen yang diperlukan agar proses pencairan dapat segera dilanjutkan.
Septinus menekankan pentingnya kedisiplinan dan komitmen dari seluruh pimpinan serta pengelola Dana Otsus di tingkat OPD, agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. (Sitha)
