Timika (Suaramimika.com) – Penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belum berjalan optimal akibat terhambat kendala administrasi dan teknis.
Penyebab utamanya adalah proses penginputan data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus serta penetapan APBD Perubahan 2026 yang masih menunggu hasil evaluasi di tingkat provinsi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Septinus Timang, menjelaskan bahwa syarat untuk penyaluran tahap II sebenarnya sudah rampung, baik untuk alokasi 1 persen, 1,25 persen, maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
“Persyaratan salur tahap II sebenarnya sudah terpenuhi. Namun, kami masih menunggu penetapan APBD Perubahan agar bisa diinput dalam sistem. Saat ini masih dalam proses evaluasi di provinsi,” ujar Septinus saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2026).
Selain evaluasi APBD-P, Bappeda Mimika juga harus menyelesaikan penginputan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang nilainya mencapai lebih dari Rp30 miliar ke dalam sistem SIKD Otsus.
Septinus menambahkan, skema aturan nomenklatur yang ketat dari pemerintah pusat serta restrukturisasi birokrasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memperlambat proses administrasi.
Hal ini membuat banyak daerah di Papua, termasuk Mimika, mengalami keterlambatan yang sama meski anggaran sudah ditransfer ke kas daerah sejak awal tahun. (Sitha)
