Timika (suaramimika.com) – Meskipun terjadi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dari pemerintah pusat, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika memastikan pelayanannya tetap berlangsung baik di Puskesmas maupun RSUD.
“Menyikapi adanya penonton aktifan peserta JKN itu adalah kami tetap memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang kepesertaan BPJS nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat,” tegas Kepala Dinqs Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra, usai Rapat Koordinasi bersama BPJS Kesehatan, Kamis (5/3/2026) di Hotel Horison Diana Timika.
Ia menjelaskan, pelayanan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang salah satu indikator kunci utama dari sasaran RPJMD adalah kepesertaan JKN KIS yang diimplementasikan melalui jaminan kesehatan daerah.
Kemudian Pemkab Mimika mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan semua peserta jaminan kesehatan nasional melalui pembiayaan dari pemerintah daerah itu tetap terlayani.
“Dari koordinasi tadi, sesuai keterangan Ketua Komisi III dan Dinsos bahwa untuk anggaran itu keberpihakan Pemkab dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sangat siap. Namun memang harus dievaluasi dan memperbaiki sistem administrasi dan juga membuat regulasi antara sistem yang ada di BPJS maupun yang ada di Pemkab,” jelas Rey.
Ia menambahkan, regulasi yang diberlakukan tentunya, agar sasaran rencana pembangunan di Kabupaten Mimika ini melalui kepesertaan BPJS Kesehatan ini dapat tercapai.
“Namun tentunya regulasi ini harus memiliki payung hukum dan dituangkan dalam RPJMD dari 2026 hingga 2029 sehingga tidak hanya tentang penganggaran namun bagaimana program-program strategis yang bisa saling mendukung dari multi sektor dan jalan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sitha)
