Timika (Suaramimika.com) – Jelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Mimika, yang akan digelar dalam waktu dekat ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mendorong penataan administrasi semua Cabang Olahraga (Cabor).
Penataan administrasi ini di titikberatkan pada keabsahan kepengurusan, kelengkapan Surat Keputusan (SK), serta pembenahan data atlet yang dinilai masih belum tertata optimal.
Perwakilan cabor, Agus Hugo Krey, mengatakan, sebagian organisasi sebenarnya telah terbentuk dan memiliki SK di tingkat kabupaten.
Namun, pengakuan resmi dari provinsi masih menjadi kendala utama sehingga belum bisa melengkapi berkas administrasi.
“Persoalan utama kita hari ini adalah administrasi. Ada cabor yang sudah punya SK di kabupaten, tetapi belum mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi,” ujar Agus pada Rabu (15/4/2026).
Dengan kondisi SK kepengurusan yang belum mendapatkan pengesahan dari KONI Provinsi ini, berdampak pada belum jelasnya hak suara dalam Musorkab.
Untuk mengatasi hal tersebut, guna memastikan kejelasan status kepengurusan, cabor mendorong komunikasi kolektif dengan KONI Provinsi, bahkan hingga KONI Pusat.
Sebelum melaksanakan agenda Musorkab, Dispora bersama panitia telah menyepakati pentingnya pendataan ulang seluruh cabor, meliputi dokumen organisasi, SK kepengurusan, hingga data atlet.
Langkah ini diambil karena sebelumnya, terjadi tidak teraturnya pengelolaan data.
Beberapa perwakilan cabor juga menyoroti persoalan permintaan data, yang berulang tanpa kejelasan arsip sebelumnya.
Mereka berharap panitia dapat berkoordinasi dengan pengurus lama, agar data yang sudah ada tidak hilang.
Dalam forum tersebut, peserta juga menekankan pentingnya menjaga independensi panitia Musorkab. Verifikasi administrasi dan penentuan peserta diharapkan sepenuhnya menjadi kewenangan panitia, tanpa intervensi pihak lain.
Menanggapi hal itu, Dispora Mimika menegaskan posisinya hanya sebagai fasilitator. Dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan anggaran dan sarana, sementara teknis pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia.
Dispora juga mengingatkan pentingnya menghindari dualisme kepengurusan di tubuh cabor. Masalah tersebut dinilai dapat menghambat pembinaan atlet dan jalannya Musorkab jika tidak segera diselesaikan.
Keabsahan mandat menjadi syarat utama dalam Musorkab. Hanya cabor yang memiliki SK sah dan diakui yang berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Mimika.
Panitia nantinya akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang masuk. Cabor yang belum memenuhi syarat administrasi akan diberikan solusi, termasuk kemungkinan memperoleh rekomendasi dari induk organisasi di tingkat provinsi maupun pusat.
Rapat ini juga menyoroti masa transisi organisasi olahraga pasca pemekaran wilayah dari Provinsi Papua ke Papua Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak cabor belum tertata secara optimal dan membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Melalui koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola olahraga yang lebih baik di Mimika.
Sedikit demi sedikit, pembenahan ini diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan olahraga daerah. (Sitha)
