Timika (Suaramimika.com) – Komisi III DPRK Mimika menyoroti total anggaran yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomonfo) Mimika sebesar Rp.64 miliar.
Dengan anggaran yang besar, dinas ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan hasil yang terlihat.
Sorotan atas kinerja Diskominfo terungkap dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRK, Jumat, (12/6/2026).
“Total anggaran Kominfo Rp 64 miliar, dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan hasil yang terlihat. Anggaran Mimika Center Rp 11 miliar juga harus diawasi ketat, agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan daerah, bukan untuk individu atau kelompok tertentu,” jelas Ketua Komisi III, Herman Gafur.
Keberadaan Mimika Center yang seolah-olah berdiri sendiri, di luar kendali Kominfo menjadi sorotan masyarakat.
Mimika Center sebutnya, harus tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi penuh Diskominfo, sebagai lembaga induk informasi pemerintah daerah
Diskominfo ungkap Herman, diharapkan menjadi pusat informasi terpadu yang menyajikan data pembangunan, layanan publik, dan gambaran visi daerah jangka panjang
Selain sorotan soal kinerja, Komisi III juga mempertanyakan soal perencanaan pembangunan gedung baru Diskominfo yang direncanakan sejak 2023 dengan total Rp 84 miliar, dan pada tahap 1 baru dialokasikan Rp 7 miliar.
“Pembangunan dihentikan sementara, jika tidak dapat ditinjau ulang. Karena di khawatirkan akan mangkrak, dan anggaran terbuang percuma karena masalah mendasar belum ada kepastian lokasi yang jelas,” jelas Herman.
Ditambahkan Herman, selama ini Diskominfo terkesan sebagai lembaga “mati suri” karena ada secara struktur tetapi kinerja tidak jelas.
Diskominfo harus mampu menyediakan informasi yang terbuka, transparan, dan mudah diakses masyarakat (Melalui situs web, aplikasi).
“Jika tidak ada perbaikan nyata, dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, disarankan untuk mengevaluasi keberadaan OPD ini,” tegasnya.
Menanggapi sorotan ini, Kepala Diskominfo, Yan S Purba menyebut, jika seluruh proses pembangunan gedung kantor baru masih berada pada tahap perencanaan, dan akan melalui kajian teknis yang matang.
“Semua tetap melalui tahapan penentuan lokasi, kajian teknis, serta penyesuaian dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” kata Yan.
Untuk itulah ia berharap dukungan DPRK dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, agar pengembangan sektor komunikasi dan digitalisasi pemerintahan di Mimika dapat berjalan berkelanjutan.
Yan menegaskan bahwa pembangunan harus berangkat dari perencanaan yang jelas, agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah, pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan yang jelas. Kalau perencanaannya matang, maka hasilnya juga bisa maksimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Yan. (Sitha)
