Timika (Suaramimika.com) – Anggota DPRP Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan atau yang akrab disapa Jhon Tie, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika pada Rabu (29/4/2026).
Politisi PDI P ini melihat sarana dan prasarana sekolah mulai dari ruangan kelas, asrama, lapangan, pagar sampai di aula.
Selain melihat sarana dan prasarana, Jhon Thie juga berdialog dengan segenap guru dan orang tua murid.
Selain mengunjungi sekolah, Anggota Komisi III ini juga menyerahkan bantuan alat tulis kantor.
Kepala SLB Negeri Mimika, Sunardin mengatakan, saat ini jumlah murid di sekolah yang terdata di Dapodik sebanyak 152 murid.
Sementara untuk jumlah guru tercatat memiliki sekitar 13 hingga 15 orang guru, dengan komposisi terdiri dari ASN, PPPK, dan tenaga honorer.
Kata Sunardin, tenaga honorer dibayar dengan sumber pembiayaan dari dana BOS yang dibayar mulai Bulan Januari 2026 senilai Rp 1.700.000 per bulan.
Kata Sunardin, guru-guru yang bertahan di tempat ini luar biasa. Dimana, bila dibandingkan dengan UMK sebutnya, tidak sebanding dengan gaji dari guru-guru.
“Disini bukan saja mendidik, tapi mendampingi dan mengurus sampai hal-hal kecil seperti BAB anak-anak. Harapan kami ada perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Lanjut dia, perhatian dari pemerintah soal keberadaan guru honorer untuk bisa diangkat jadi PPPK atau pegawai.
“Ada tiga guru juga peralihan dari Pemprov Papua ke Papua Tengah belum keluar, sehingga gaji mereka sampai saat ini hanya dapat gaji dan tunjangan yang melekat tidak diberikan,” ungkapnya.
Walaupun kewenangan ada di Pemprov Papua Tengah kata kata Sunardin, dibutuhkan juga perhatian dari Pemda Mimika karena anak-anak yang dididik adalah anak dari daerah ini karena selain akademik sekolah juga mengajarjkan kelas tata boga dan menjahit.
“Ini menjadi perhatian bersama karena anak-anak berbeda sehingga kebutuhan dan penanganan berbeda,” katanya.
Sunardin juga menyebut jika tenaga guru khusus untuk tuna rungu saat ini, jadi perhatian khusus untuk Pemprov Provinsi Papua Tengah karena belum ada.
Dinas Provinsi Papua Tengah kata dia, harus punya perhatian tenaga guru terutama yang punya basic penanganan anak dengan tuna rungu.
Dalam kesempatan ini, Sunardin menambahkan jika sekolah ini berdiri di atas lahan kurang lebih tiga hektare. Pembangunan dilakukan Tahun 2024 dan digunakan tahun 2025.
Sekolah kini memiliki dua bus bantuan dari pemerintah daerah. Ada juga bus perhubungan namun terkadang ada kendala dengan solar, maka tidak bisa digunakan. Biasanya orang tua yang patungan untuk membeli solar.
Sementara itu soal fasilitas pagar saat ini juga, kurang layak karena sudah mau rubuh.
Selain ke Pemprov Papua Tengah tambahnya, informasi soal SLB N Mimika kebutuhannya juga diharapkan infonya sampai ke BKPSDM Papua Tengah, terkait dengan guru di sekolah ini.
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan mengenai SLB Negeri Mimika, Jhon Tie juga menyayangkan minimnya kualitas sarana dan prasarana.
“Sangat disayangkan karena banyak bangunan rusak, plafon rontok jangan sampai kena anak-anak karena kondisinya bisa fatal. Sekolah ini fasilitas terbatas yang tidak memenuhi standar,” ungkap Jhon Tie.
Mengenai fasilitas lainnya yakni asrama memang belum digunakan karena plafon ambruk semua. Asrama yang terdiri dari empat ruangan yakni dua ruangan untuk putra dan dua ruangan untuk putri namun belum digunakan.
Untuk fasilitas aula, tidak cukup menampung semua murid dan orang tua. Jika ada rapat tidak bisa dilakukan didalam aula.
Dengan beberapa persoalan ini, Jhon Tie mengungkapkan jika menyangkut persoalan guru, Dana BOS, sampai sarana dan prasarana akan ia sampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menjadi perhatian.
“Akan kami sampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Saya harapkan dengan dibangunnya SLB ini, pemerintah tidak setengah-setengah saja. Bukan sekolah gratis saja. Ini belum cukup. Bagaimana kita bisa memanusiakan mereka. Jadi fasilitas penunjang dan infrastruktur yang ada harus memadai,” jelas Jhon Thie.
Mendirikan SLB ini tegas Jhon Tie, berarti pemerintah mempunya tanggung jawab juga untuk memastikan kondisi di sekolah ini bisa terjamin guna mendidik anak-anak bangsa.
Saya juga punya perasaan yang sama soal kebutuhan di SLN N Mimika ini. Selain kepada pihak Pemprov Papua Tengah, diusahakan juga ada solusi oleh Pemerintah Pusat.
Ke depan tambahnya juga, suatu saat hasil karya atau keterampilan yang dihasilkan anak-anak ini juga bisa dipromosikan kepada publik.
Dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak ini, diharapkan pihak dunia usaha dan komunitas lain bisa membantu dan melihat SLB N ini.
Bahkan ke depan lulusan dari SLB N ini juga, bisa diterima di lapangan pekerjaan sehingga bisa mandiri dalam kehidupannya. (Sitha)
