Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika, terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Untuk mewujudkan hal ini, Bagian Inspektorat Mimika, mensosialisasikan manajemen resiko strategis serta resiko operasional dan eksistensi elektivitas pengendalian korupsi, di kantor Bapenda pada Senin (8/6/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, dengan sosialisasi manajemen resiko ini diharapkan bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mengubah pola pikir seluruh ASN dari pejabat tinggi hingga staf lapangan karena setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan risiko masing-masing.
Bupati Rettob menyebut ada tiga konsep utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yakni pertama, tata kelola pemerintahan yang memberikan arah dan pedoman agar organisasi tidak kehilangan tujuan.
Termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang akan disosialisasikan lebih lanjut.
Kemudian manajemen risiko yang berfungsi mengelola ketidakpastian, dan hambatan sejak tahap perencanaan.
“Manajemen risiko yang berfungsi mengelola ketidakpastian, dan hambatan sejak tahap perencanaan. Sehingga kita siap menghadapi masalah, dan tidak bingung saat tantangan muncul,” jelasnya.
Terakhir soal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan instrumen pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai aturan, menjaga risiko tetap dalam batas yang dapat diterima, dan mencegah penyimpangan.
Dengan kegiatan ini, ada manfaat penerapan bagi Pemerintah Daerah yakni meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
Lalu mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparatur, serta mencegah praktik korupsi sejak dini serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan.
Lanjutnya, berlandaskan visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, aman, dan sejahtera, indikator yang harus dicapai yakni yang harus diturunkan tingkat inflasi, angka kemiskinan, dan kasus penyakit seperti malaria.
Sementara itu, yang harus ditingkatkan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan prestasi pendidikan anak.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan mengungkapkan jika sudah ada catatan hasil pemeriksaan, dan bimbingan dari BPKP serta surat perintah tindak lanjut akan disebarkan oleh Inspektorat.
“Ditekankan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang sudah ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya. Pengulangan menunjukkan kurangnya pemahaman, dan perbaikan,” ujar Kriso.
Dengan sosialisasi ini, Kriso berharap agar keberadaan BPKP memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Nabire, dan Mimika dan bukan hanya sekadar formalitas.
“Peserta dipersilakan berkonsultasi kapan saja, meski di luar jam kerja kantor dengan topik utama manajemen risiko strategis dan operasional, yang bermuara pada penerapan SPIP,” papar Kriso. (Sitha)
