Timika (Suaramimika.com) – Penyakit filariasis masih menjadi masalah kesehatan Indonesia, bahkan di Tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika.
Untuk memutuskan rantai penyakit filariasis dan kecacatan pada pasien, maka Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika melaksanakan Workshop Tata Laksana Kasus Kronis Filariasis di Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang diikuti oleh tiga petugas kesehatan yakni masing-masing dokter, Penanggung Jawab (Pj) filariasis dan Pj. Promosi Kesehatan (Promkes) dari 26 Puskesmas.
Workshop berlangsung di ruang Otomona, Hotel Grand Tembaga, Rabu (1/7/2026).
Workshop ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas khususnya petugas Puskesmas, dalam mengenali dan mendiagnosis serta pengobatan penyakit filariasis.
Sekretaris Dinkes Mimika, DR. Sisma, HL mengatakan, untuk mempercepat eliminasi serta peningkatan ilmu dan keterampilan dalam mendeteksi serta penatalaksanaan filariasis, salah satu upaya yang dilakukan dengan workshop tata laksana kasus kronis filariasis ini.
“Jika kita bicara tentang tata laksana kasus kronis filariasis, sudah ada casenya. Kita selalu berproses. Yang utama sebenarnya tata laksana. Namun yang paling penting adalah fungsi dari teman-teman di Promkes,” ujar Sisma.
Kata Sisma, kondisi saat ini tercatat ada dua kasus kronis di tahun 2026 yang penangananya berjalan namun perlu pendekatan lebih mendalam.
Untuk itulah, penguatan utama datang dari peran para tenaga Promkes. Promkes masih sering kali tersisihkan, padahal merupakan kunci paling depan untuk mengubah sikap masyarakat agar mau diperiksa serta mendorong kepatuhan berobat.
Promkes juga berperan dalam menyesuaikan cara penyampaian agar sesuai budaya dan kondisi lapangan yang terus berkembang.
Sisma mengusulkan ke depan agar mengadakan kegiatan penguatan khusus tenaga Promkes untuk melatih teknik dan pendekatan agar pesan mudah diterima dan diikuti masyarakat.
“Kadang kita melihat Promkes itu tersisihkan padahal ujungnya sebenarnya Promkes itu penguatan. Kedepan dibuat satu kegiatan penguatan kepada teman-teman, khusus Promkes,” jelas Sisma.
Untuk melakukan upaya pemutusan rantai penyakit filariasis, pemerintah kata Sisma, tidak dapat bekerja sendiri.
“Pengawasan dan penanganan harus melibatkan tokoh masyarakat dan unsur lokal. Kita (pemerintah) tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Sisma.
Senada dengan hal itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Dinkes Mimika, Kamaludin mengungkapkan jika pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian dan pencegaan filariasis.
Adapun upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan yaitu Program Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Filariasis, pemutusan rantai penularan penyakit, dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Dari tata laksana kasus kronis filariasis ini kata Kamal, hasil yang diharapkan yakni penemuan kasus secara dini, penerapan tata laksana standar kasus kronis, pelaksanaan POPM secara selektif di area berisiko.
Juga dilakukan penelusuran kontak serumah, dan lingkungan jika ditemukan kasus baru serta seluruh kasus kronis tercatat dan dilaporkan secara lengkap. (Sitha)
