Timika (Suaramimika.com) — Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tidak hanya menjadi ajang perjumpaan antar-pemerintah daerah, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat peradaban dan keadaban bangsa.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menegaskan bahwa esensi dari kota toleran melampaui batas administratif wilayah semata.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum strategis KKT ke-II, yang dihadiri oleh para pejabat Kementerian Dalam Negeri, pimpinan daerah dari berbagai penjuru Indonesia, serta perwakilan masyarakat sipil.
Dalam pemaparannya, Halili Hasan menguraikan makna filosofis di balik istilah “kota” dalam konteks indeks toleransi.
Menurutnya, konsep kota mencakup dua hal besar Madinah yang merefleksikan kemajuan dan peradaban (tamadun), serta City yang berpijak pada keadaban (civility).
“Keadaban dan kemajuan bukanlah monopoli kota sebagai pusat pemerintahan saja, melainkan milik kita semua,” ujar Halili di hadapan para peserta konferensi.
Ia menambahkan, forum KKT diharapkan mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk merajut persatuan yang kokoh dalam bingkai kebhinekaan di mana agama dan identitas primordial tidak boleh menjadi alat pemecah belah sesama anak bangsa.
SETARA Institute menyoroti pentingnya langkah konkrit dalam menghadapi berbagai distraksi zaman, khususnya bagi generasi masa depan di tengah gempuran media sosial dan dinamika sosial yang kompleks.
Halili mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri agar forum KKT dapat mendorong lahirnya prakarsa regulasi yang lebih kuat di tingkat daerah.
“Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen, ini bagus kalau Konferensi Kota Toleran bisa mendorong regulasi. Karena distraksi untuk anak-anak kita untuk masa depan itu tidak sedikit,” sebutnya.
Menurutnya, meski mendorong lahirnya regulasi tingkat nasional seperti undang-undang atau peraturan presiden bukanlah hal yang mudah, inisiatif dan prakarsa dari pemerintah daerah (local initiative) yang digandengkan bersama Kemendagri dan Kementerian Agama merupakan langkah paling efektif. Sinergi dari bawah (bottom-up) ini diyakini mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pendidikan dan toleransi di Indonesia.
Diwarnai dengan suasana cair dan akrab bahkan diselingi gurauan santai mengenai kekayaan kuliner nusantara seperti coto Makassar KKT ke-II dinilai menjadi ruang perjumpaan yang komprehensif.
Mulai dari evaluasi kebijakan, berbagi praktik baik (best practices), hingga pembahasan kolaborasi lintas daerah, semuanya bermuara pada satu tujuan akhir yakni memperkuat persatuan nasional.
“Banyak hal yang tujuan akhirnya adalah memperkuat pendidikan di antara kita. Pada akhirnya, kita harus berkolaborasi dalam satu kesatuan, dalam keindonesiaan, dalam kebhinekaan,” pungkas Halili. (Sitha)
