(Suaramimika.com) — Bandara Mozes Kilangin di Timika mendadak menjadi titik kumpul Nusantara pada Minggu, 15 November 2026. Dari ujung timur Indonesia, deretan kepala daerah, pejabat tinggi negara, hingga tokoh-tokoh penting dari berbagai penjuru tanah air tampak menapakkan kaki di tanah Papua Tengah.
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan; Kabupaten Mimika bersiap mendaulat diri sebagai pusat gerakan kerukunan nasional lewat penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026.
Penyambutan hangat langsung diberikan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong di apron bandara. Kehadiran Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Akmal Malik, bersama para kepala daerah seperti Wali Kota Surakarta, Wali Kota Singkawang, hingga perwakilan dari Sumatera hingga Kalimantan, menegaskan bahwa isu toleransi adalah denyut nadi yang dirasakan bersama dari Sabang sampai Merauke.
Menanti Lahirnya “Deklarasi Timika”
Tema besar yang diusung dalam konferensi tahun ini terdengar sangat puitis sekaligus membumi: “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Di sela-sela penyambutannya, Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik menyampaikan optimisme tinggi terhadap perhelatan ini. Menurutnya, Mimika memiliki energi kultural yang kuat untuk menyatukan berbagai perbedaan.
Ia berharap KKT ke-II tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan, melainkan menjadi kawah candradimuka yang melahirkan “Deklarasi Timika”, sebuah dokumen komitmen bersama yang nantinya bisa menjadi panduan praktis bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam merawat kerukunan umat beragama.
Sinergi antara pusat dan daerah ini dinilai krusial di tengah dinamika sosial saat ini, di mana kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci utama meredam potensi gesekan sosial berbasis suku, agama, dan ras (SARA).
Panggung Saling Belajar Antar-Daerah
Bukan rahasia lagi jika Indonesia kaya akan warna, dan Mimika adalah miniaturnya.
Kabupaten ini dihuni oleh puluhan suku asli maupun pendatang dengan latar belakang agama, adat, dan bahasa yang berbeda, namun mampu hidup berdampingan secara harmonis.
Kondisi inilah yang menarik minat para pemimpin daerah lain untuk hadir. Kehadiran para kepala daerah mulai dari Bupati Sambas di Kalimantan hingga Serdang Bedagai di Sumatera menciptakan ruang dialog terbuka.
Forum KKT dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk saling bertukar best practice (praktik baik) mengenai bagaimana mengelola keberagaman di daerah masing-masing, mengatasi intoleransi akar rumput, hingga memperkuat kebijakan publik yang inklusif.
Mimika, Rumah Bersama yang Damai
Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia lokal tampak tidak ingin setengah-setengah menjadi tuan rumah.
Seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari alur penjemputan di bandara, kesiapan transportasi, hingga akomodasi para delegasi, dipersiapkan secara matang demi memberikan kesan mendalam tentang keramahan masyarakat Papua.
Konferensi Kota Toleran ke-II di Timika membawa pesan moral yang kuat bahwa perbedaan di Indonesia bukanlah dinding pemisah, melainkan fondasi kokoh untuk merajut persatuan. Dari bumi Mimika, sebuah gaung perdamaian siap dikumandangkan ke seluruh penjuru Nusantara, membuktikan bahwa toleransi sejati dirawat dengan tindakan nyata, ketulusan, dan rasa saling menghargai. (Sitha)
