Timika (Suaramimika.com) — Gelaran akbar Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, resmi dibuka di Mimika Sport Complex (MSC), Minggu (15/11/2026).
Perhelatan ini langsung menyedot perhatian nasional setelah Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Direktur SETARA Institute Halili Hasan menyuarakan pentingnya menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan.
Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa Kabupaten Mimika yang dihuni oleh ragam suku, agama, dan budaya merupakan miniatur keindonesiaan yang sesungguhnya. Menurutnya, kerukunan yang terjalin selama ini di tanah Amungme dan Kamoro merupakan modal sosial yang sangat berharga.
“Perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati,” ujar Johannes Rettob.
Ia berharap KKT II tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau ruang diskusi tahunan semata, melainkan wadah lahirnya langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat kerukunan umat beragama, tidak hanya di Mimika tetapi juga menginspirasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, M.A., dalam pemaparannya menyoroti makna filosofis dari penyelenggaraan konferensi ini.
Ia meluruskan bahwa istilah “kota” dalam KKT tidak hanya terbatas pada wilayah yang secara administratif berstatus kota saja, melainkan mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil.
Halili menguraikan makna “kota” melalui dua pendekatan yakni Madinah yang mencerminkan kemajuan dan peradaban (tamadun), serta City yang berakar dari kata civility (kesantunan bermasyarakat).
Untuk merawat peradaban tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi dari tiga pilar kepemimpinan kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership), yang didukung kuat oleh peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Di tengah arus globalisasi dan gempuran teknologi digital yang kerap menjadi distraksi sosial bagi generasi muda, Halili menilai bahwa penguatan pendidikan toleransi harus dimulai dari bawah.
Karena proses regulasi di tingkat nasional sering kali memakan waktu yang panjang, inisiatif dan prakarsa dari pemerintah daerah (local initiatives) menjadi langkah paling strategis dan realistis untuk diterapkan saat ini.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa dari daerah, seperti halnya momentum di Mimika ini,” ungkap Halili, sembari berharap adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah.
Melalui pembukaan yang sarat akan gagasan bernas ini, KKT II di Mimika diharapkan mampu menelurkan rekomendasi strategis, memperkuat jejaring kolaborasi antardaerah, serta merawat harmoni keindonesiaan dari ujung timur Nusantara. (Sitha)
