Timika (Suaramimika.com) – Tolak ukur kemajuan sebuah kota tidak lagi cukup diukur dari deretan angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur fisik semata.
Ada substansi fundamental yang jauh lebih menentukan arah peradaban perkotaan: kemampuan merajut kerukunan dan keadilan bagi seluruh warganya.
Pesan kunci tersebut mengema kuat dalam Sesi II Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang dihelat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, di Mimika Sport Complex (MSC), Minggu (15/11/2026).
Mengusung tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif”, forum strategis ini mempertemukan para pengambil kebijakan lintas sektor untuk merumuskan masa depan tata kelola kota yang berkeadaban.
Diskusi pleno ini menghadirkan perpaduan perspektif lintas sektor yang komprehensif. Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., tampil memaparkan praktik baik (best practices) pengelolaan keberagaman langsung dari garis depan Tanah Papua.
Pengalaman kepemimpinan lokal tersebut diperkaya oleh pandangan strategis dari Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H., yang selama ini dikenal konsisten membumikan nilai-nilai toleransi.
Ruang diskusi kian bernas dengan hadirnya Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si., yang menguliti dimensi sosiologis dan kebijakan publik dari kerukunan.
Bagi Kabupaten Mimika, isu toleransi bukan sekadar jargon birokratis. Sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh ragam suku, agama, adat, dan ras, Mimika memposisikan kemajemukan sebagai modal sosial utama pembangunan.
“Pembangunan yang inklusif hanya akan terwujud jika setiap kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan,” mengemuka dalam substansi pandangan yang menguat di sesi pleno tersebut.
Melalui forum KKT II 2026 ini, para narasumber sepakat bahwa kebijakan publik yang inklusif dan dialog yang berkelanjutan adalah benteng utama menangkal polarisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar menjaga stabilitas permukaan, melahirkan rasa aman yang substantif bagi setiap warga.
Konferensi ini ditutup dengan optimisme bahwa rekomendasi-rekomendasi strategis yang lahir dari Mimika akan menjadi cetak biru (blueprint) bagi kota-kota lain di Indonesia.
Bahwa pada akhirnya, demokrasi yang sehat di tingkat lokal hanya bisa tegak berdiri di atas fondasi kedamaian, kesetaraan, dan penghargaan tulus terhadap harkat martabat manusia. (Sitha)















