Kabar Mimika

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, Emanuel Kemong Tekankan Penempatan Staf yang Tepat dan Peningkatan Kompetensi

×

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, Emanuel Kemong Tekankan Penempatan Staf yang Tepat dan Peningkatan Kompetensi

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong saat memberi arahan pada kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban APBD di Aula BPKAD Mimika, Jumat (20/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) – Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, memberikan penekanan keras terkait pola penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap menumpuk di pertengahan hingga akhir tahun.

Hal itu ia ungkapkan pada kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika di Aula BPKAD, Jumat (20/11/2026).

Ads

Ia meminta seluruh perangkat daerah mengubah kebiasaan tersebut dengan memulai realisasi anggaran sejak awal tahun agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Penegasan itu disampaikan Emanuel Kemong saat menanggapi berbagai catatan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan rekomendasi dari pihak Inspektorat serta kementerian terkait.

Menurutnya, keterlambatan eksekusi program setelah penetapan APBD membuat banyak waktu kerja terbuang sia-sia.

“Serapan anggaran kita dari tahun ke tahun itu setiap penetapan APBD, kita biasanya mulai di pertengahan atau malah di akhir-akhir. Baru ini sudah mulai jalan, padahal waktu cukup banyak kita buang,” ujar Emanuel.

Ia menilai salah satu catatan paling krusial yang harus segera dibenahi adalah memastikan penyerapan anggaran bergerak sejak triwulan awal. Dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih cepat, pertanggungjawaban administrasi maupun fisik di lapangan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Selain persoalan waktu, Emanuel turut menyoroti faktor sumber daya manusia (SDM) pasca-pergeseran jabatan (rolling) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Ia mengakui masih ditemukan penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi bidangnya, yang berdampak pada lambatnya proses administrasi pengadaan maupun keuangan, termasuk di unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, serta pendidikan dan pelatihan (diklat).

“Ini rekomendasi buat kami untuk jadi perhatian, sehingga penempatan orang atau staf itu tepat. Termasuk juga LPSE harus kita perhatikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wabup Emanuel juga menyambut baik masukan strategis terkait upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyatakan ketertarikannya pada skema kerja sama dengan pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai peluang baru untuk menambah pemasukan kas daerah yang dapat segera dipraktikkan oleh pemerintah daerah. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *