Kabar Mimika

Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao Masuki Tahap Konsultasi Publik Kedua

×

Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao Masuki Tahap Konsultasi Publik Kedua

Sebarkan artikel ini
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Amba bersama nara sumber saat menabuh tifa membuka penyusunan RDTR Kokonao ke dua, Rabu (18/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kokonao dengan memasuki tahap Konsultasi Publik Kedua.

Tahapan ini menjadi krusial untuk mewujudkan penataan ruang yang terarah, berkelanjutan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Ads

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, menyampaikan bahwa penyusunan tata ruang ini mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan aspek sosial budaya.

Dalam kaitannya dengan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, terdapat penetapan Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi yang mencakup wilayah Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Barat Jauh. Menurut Petrus, penetapan kawasan strategis tersebut menuntut perencanaan tata ruang yang jauh lebih rinci dan terarah.

“Pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan,” ujar Petrus, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, dukungan penyusunan dokumen ini bersumber dari anggaran belanja tambahan Tahun 2026 yang dialokasikan termasuk untuk Kabupaten Mimika.

Pada Konsultasi Publik Kedua ini, fokus utama pembahasan diarahkan pada penyempurnaan materi teknis, Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sejumlah substansi mendasar turut dibedah secara mendalam, mulai dari rencana pola ruang, pembagian zona peruntukan kawasan, hingga rencana struktur ruang.

Untuk struktur ruang, pembahasan mencakup jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan limbah B3, persampahan, serta jaringan prasarana penunjang lainnya.

“Materi tersebut mencakup ketentuan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, serta ketentuan khusus lainnya,” terang Petrus.

Petrus menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam konsultasi publik merupakan tahapan vital sebelum dokumen disahkan.

Melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Kedua ini, ia berharap lahir berbagai masukan konstruktif guna menyempurnakan dokumen RDTR Kokonao secara menyeluruh. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *