Pemerintahan

Perkuat Implementasi SAKIP, Pemkab Mimika Coaching Clinic Triwulan I

×

Perkuat Implementasi SAKIP, Pemkab Mimika Coaching Clinic Triwulan I

Sebarkan artikel ini
Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot bersama Bagian Ortal, nara sumber dan peserta Coaching Clinic LAKIP semester I Tahun 2026.

Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) menggelar coaching clinic triwulan I guna memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika, Selasa (14/4/2026), Drs. Ananias Faot mengatakan, saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel semakin tinggi.

Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah.

“SAKIP bukan sekadar dokumen perencanaan dan pelaporan, tetapi merupakan instrumen utama untuk memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

SAKIP kata Ananias juga berfungsi sebagai alat kendali manajemen pemerintahan, yang memastikan setiap program memiliki arah jelas, indikator terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan coaching clinic yang digelar ini disebut memiliki makna strategis sebagai momentum evaluasi dan penyelarasan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program kerja pemerintah daerah.

“Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk membedah, mengevaluasi, dan menyelaraskan apa yang telah direncanakan dengan apa yang dikerjakan,” katanya.

Ananias Faot juga menegaskan tiga poin penting kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertama, kepala OPD harus terlibat langsung dalam penyusunan dan pemahaman SAKIP, tidak hanya menyerahkannya kepada staf teknis.

Kedua, pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, agar setiap program memiliki kontribusi nyata terhadap indikator kinerja utama daerah.

Ketiga, peningkatan kualitas implementasi SAKIP harus menjadi prioritas, tidak hanya untuk mengejar nilai atau predikat, tetapi sebagai indikator bahwa birokrasi berjalan efektif dan berdampak.

Senada dengan hal itu, nara sumber dari Bagian Ortal, Hendra, menyebut jika coaching clinic tahap pertama ini bertujuan memberikan bimbingan teknis dan asistensi kepada perangkat daerah dalam mengoptimalkan penerapan SAKIP.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, IPU, dan PK, serta memastikan keselarasan antara perencanaan strategis dan penganggaran,” ujar Hendra.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Mimika agar mampu meraih predikat yang lebih tinggi.

Hendra menjelaskan, dalam coaching clinic ini peserta akan dibekali materi yang mencakup lima komponen utama SAKIP, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja.

“Kelima komponen ini penting dipahami secara utuh agar setiap OPD mampu menyusun laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan berdampak nyata,” katanya.

Peserta kegiatan berasal dari masing-masing OPD yang mengutus kepala subbagian program atau staf penyusun laporan kinerja. Sementara itu, narasumber didatangkan dari tim Sinergi Yogyakarta untuk memberikan pendampingan teknis secara komprehensif.

Menurut Hendra, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan kinerja setiap tahunnya, sekaligus menjawab persoalan yang selama ini terjadi, yakni belum selarasnya laporan kinerja OPD dengan perencanaan di tingkat kabupaten.

“Selama ini kita melihat LKJ OPD masih belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan daerah. Ini yang kita perkuat melalui coaching clinic,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan guna memantau capaian kinerja OPD, mengidentifikasi kendala, serta mencari solusi atas program yang belum berjalan optimal.

“Kalau ada program yang tidak berjalan, harus diketahui penyebabnya dan dicarikan solusi. Bahkan bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih selaras dengan indikator kinerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendra menekankan pentingnya pemahaman komprehensif bagi peserta dalam menyusun laporan kinerja sesuai regulasi, serta menghindari praktik penyalinan dokumen tanpa penyesuaian dengan kondisi daerah.

“Peserta diharapkan tidak sekadar copy-paste, tetapi benar-benar memahami dan menyusun laporan sesuai dengan perencanaan OPD masing-masing,” tegasnya.

Coaching clinic tahap pertama ini menyasar OPD yang memiliki mandat terhadap indikator kinerja utama, seperti indeks pendidikan, kesehatan, gotong royong, hingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan total sekitar 14 indikator. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *