Timika (Suaramimika.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait hak akses dan pemanfaatan data kependudukan serta pengawasan pelayanan publik tahun 2026, Kamis (23/04/2026) di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Mimika, Drs. Ananias Faot mengatakan, pemerintah menegaskan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang optimal.
Ananias mengatakan, data kependudukan dinilai sebagai aset strategis yang mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, hingga pelaksanaan program yang tepat sasaran.
“Pemanfaatan data kependudukan harus tepat, akurat, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi data pribadi masyarakat. Ini menjadi fondasi membangun kepercayaan publik,” ujar Ananias.
Pemerintah daerah jelas Ananias, juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem kerja masing-masing.
Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas program, mempercepat layanan, serta menghadirkan pelayanan publik berbasis data yang valid.
Selain itu, integrasi data dapat meminimalisir duplikasi program, memperkuat proses verifikasi, dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Pemerintah tambah Ananias juga menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui forum ini.
Suasana diskusi pun berlangsung dinamis, dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pandangan.
Dalam pemaparan materi, Ombudsman RI menekankan pentingnya pengawasan pelayanan publik secara konsisten guna mencegah maladministrasi. Pengawasan perlu melibatkan berbagai pihak agar pelayanan berjalan sesuai standar.
Sementara itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan secara nasional yang dapat dimanfaatkan daerah dalam mendukung pembangunan.
Forum berlangsung interaktif dengan berbagai masukan, saran, serta persoalan terkait pemanfaatan data kependudukan di Mimika dibahas secara terbuka.
Hasil diskusi lanjut Teguh, diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan sistem pelayanan publik.
Dengan terselenggaranya FKP, Mimika diharapkan semakin siap mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis data kependudukan yang terintegrasi, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Sitha)
