Timika (Suaramimika.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika terus berupaya untuk memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial, sekaligus mendukung program Sekolah Rakyat yang akan dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Komitmen tersebut terungkap pada kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Keluarga, Anak Putus Sekolah, dan Anak Rentan di Ballroom Hotel Horison Diana, pada Senin (29/6/2026).
Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Hery Onawame mengatakan, pemerintah daerah menilai persoalan keluarga dan anak rentan membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan daerah.
Pembangunan kata Hery, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan sosial dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, kesempatan hidup yang layak, serta ruang untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki,” ujar Hery.
Pentingnya kolaborasi seluruh pihak kata Hery, diperlukan dalam menangani berbagai persoalan sosial, termasuk anak putus sekolah, keluarga rentan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Sementara itu, Kepala Dinsos Mimika, Hasan Kemong, menyebut jika pemerintah daerah juga mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan ditangani langsung oleh kementerian terkait.
“Ini program pusat, bukan daerah. Jadi mereka yang mengatur kontraknya dan pelaksanaannya tidak melalui pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pemerintah kata dia, berperan dalam mendukung koordinasi dan kebutuhan administrasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Desain bangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui instansi teknis terkait. Begitu pula dengan penentuan kontraktor dan sumber pembiayaan pembangunan yang sepenuhnya berasal dari kementerian.
“Semua anggaran dari pusat. Dari kementerian langsung,” katanya.
Pemerintah daerah kata Hasan, menyambut positif program tersebut karena dinilai dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus membantu menekan angka anak putus sekolah yang masih menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan sektor pendidikan dan penguatan pelayanan sosial harus berjalan beriringan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
“Kami berharap melalui koordinasi lintas sektor, kegiatan sosialisasi juga menjadi ruang untuk merumuskan langkah konkret dalam penanganan keluarga, anak putus sekolah, dan anak rentan di Kabupaten Mimika,” pungkas Hasan. (Sitha)
