Timika (Suaramimika.com) – Dinas Kasehatan (Dinkes) Mimika menggelar pertemuan sosialisasi dan advokasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM), untuk penyakit kaki gajah (filariasis) dan kecacingan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (13/7/2026).
Sekretaris Dinkes Mimika, Dr. Sisma HL mengatakan, dalam pelaksanaan tugas POPM filariasis dan kecacingan, tidak dapat dilakukan atau bekerja secara terkotak-kotak.
“Perlu kita sadari bahwa kasus kecacingan, menyumbang sekitar 40 persen dari angka kejadian stunting. Oleh karena itu, penanganannya tentu memerlukan koordinasi yang baik antar pihak,” ujar Sisma.
Ia mengapresiasi mengapresiasi kehadiran dinas teknis terkait, yakni Dinas Pendidikan dalam pertemuan ini.
“Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran bapak dan ibu, mengingat sasaran utama program ini adalah anak usia PAUD dan sekolah. Sehingga diperlukan sinergi antar OPD, agar output kegiatan berupa peningkatan cakupan pemberian obat pencegahan kecacingan dapat benar-benar terealisasi,” jelas Sisma.
Berdasarkan data yang ada, kata Sisma, hingga Bulan Agustus, Tahun 2026 cakupan pemberian obat tersebut sudah mencapai angka delapan puluh persen. Secara angka, pencapaian ini terlihat cukup baik.
“Namun demikian, kita perlu memperhatikan kualitas hasil dan pelaporan angka kejadian kecacingan itu sendiri,” kata Sisma.
Saat ini, lanjutnya, dalam kerangka acuan kerja, data spesifik mengenai angka kejadian atau pasien yang benar-benar positif mengidap kecacingan belum cukup kuat. Hal ini perlu diperkuat kembali, melalui koordinasi lintas bidang yang relevan.
“Kita bisa saja melaporkan bahwa cakupan pemberian obat sudah 80 perse., Namun pertanyaan utamanya adalah apa dampak dan tindak lanjutnya? Apakah kita memiliki data berapa sebenarnya jumlah anak, yang terbukti mengidap kecacingan? Inilah outcome yang harus dapat kita lihat,” ungkapnya.
Untuk ke depannya, ia berharap tim laboratorium bersama kepala idbang dapat berkoordinasi guna menelaah metode diagnosis kasus positif kecacingan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada target pemberian obat, namun tidak mengetahui berapa persen dari penerima obat tersebut yang benar-benar sembuh atau bebas dari cacingan. Apakah dari 80 persen penerima obat itu, semuanya terbukti negatif cacing? Atau bagaimana cara mendiagnosisnya jika anak tidak menunjukkan gejala fisik seperti muntah cacing?,” paparnya.
Hal ini tambahnya tentu berkaitan dengan pemeriksaan tinja. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi juga perlu dianalisa, dan apakah diperlukan reagen khusus atau sarana pendukung lainnya.
“Intinya, jangan hanya terjebak pada angka cakupan pemberian obat yang tinggi, namun data prevalensi kecacingan tidak dapat diperkuat dengan bukti yang akurat,” sambungnya.
Untuk itulah, bersama Kepala Puskesmas, penanggung jawab laboratorium, kepala bidang, serta lintas sektor, Sisma mengajak untuk memperkuat langkah ini.
Penanganan tambah Sisma, tidak berhenti hanya pada pemberian obat, namun harus didukung data yang valid. Jika diperlukan pemeriksaan tinja, maka harus dilakukan, ada kendala harus dicari solusinya, dan perlu dikaji kembali apakah setiap Puskesmas sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya.
“Semoga pertemuan ini menghasilkan kemajuan dan langkah positif, serta memperkokoh koordinasi baik lintas sektor maupun internal antar program dan bidang agar kita tidak lagi bekerja terkotak-kotak. Nanti ada rencana tindak lanjut yang kita dapatkan dari pertemuan ini,”pungkasnya. (Sitha)
