Timika (Suaramimika.com) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran tahun 2025 yang masih rendah.
Ketua Fraksi PDI-P DPRK Mimika, Adrian Andika Tie dalam Paripurna II Masa Sidang II dalam rangka mendengarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR Kabupaten Mimika Terhadap Ranperda PP-APBD Mimika tahun anggaran 2025 mengungkapkan jika realisasi APBD 2025 hanya 75,73 persen, sementara per Juli 2026 serapan APBD baru 27,41 persen.
Pencapaian realisasi terbesar kata Adrian, menimbulkan sorotan soal efektivitas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adrian menyebut, walaupun Pemkab Mimika kembali meraih Opini WTP ke-11 dari BPK RI, namun masih ditemukan 21 temuan di OPD terkait pengendalian internal dan kepatuhan aturan. Bahkan
Selain itu, soal pengendalian anggaran kata dia, juga perlu disoroti karena ada kelebihan pembayaran gaji ASN pensiun/meninggal sebesar Rp865 juta lebih.
Sorotan lain juga tertuju pada Distrik Alama yang disebut zona merah, pelayanan pendidikan dan kesehatan minim, sehingga masyarakat trauma, dan diminta pencabutan status dan penempatan kepala distrik sesuai usulan warga.
“Bukan hanya itu aset Pemkab pun harus diperhatikan, seperti kasus tanah Timika Indah dan bandara yang diklaim pihak lain, kemudian ada Pasar Sentral Timika yang gedung UMKM nya belum berfungsi, kami harap ada dorongan relokasi pedagang kecil,” ujar Adrian di ruang Paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Lanjutnya, menyoroti terkait kemitraan Freeport pun dinilai belum memberi dampak maksimal bagi ekonomi lokal. Bahkan banjir di Timika dinilai masalah klasik, perlu kolaborasi OPD dan kesadaran masyarakat.
Bidang Pendidikan pun tidak lupa disoroti PDIP di mana minimnya guru di pesisir/pegunungan, beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) diminta diprioritaskan untuk OAP Amungme dan Kamoro. Pada pelayanan RSUD dinilai lebih fokus administrasi daripada kemanusiaan, bahkan puskesmas pedalaman kekurangan alat dan transportasi.
“Tenaga kerja OAP juga menjadi perhatian kita, kami harap hal ini diprioritaskan di Freeport dan kontraktor, pemerintah perlu batasi perekrutan dari luar. Kami juga mendorong penegakan Perda miras, peningkatan anggaran Satpol PP dan Kesbangpol, serta sinergi TNI-Polri untuk cegah konflik sosial,” pungkas Adrian. (Sitha)
