Timika (Suaramimika.com) – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari PDI Perjuangan, Yohanes Felix Helyanan atau yang lebih akrab dengan sapaan John Tie, kembali menggelar agenda Reses Masa Sidang Ke-II Tahun 2026, di kawasan Sekretariat DPC PDIP di Jalan WR. Soepratman, Timika pada Kamis (25/6/2026).
Pada agenda reses yang ke dua kalinya di tahun ini, ada beberapa hal yang disuarakan oleh masyarakat.
Yang mana masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan provinsi Papua Tengah dengan anggaran sekitar Rp 70 miliar, untuk pendidikan yang telah berjalan.
“Pendidikan dan kesehatan jadi prioritas provinsi; diharapkan Kabupaten Mimika juga menjadikannya prioritas yang sama,” ujar Jhon Tie.
Kemudian ada keluhan kuat soal akses transportasi laut, dan udara yang masih sulit.
Mengenai hal ini, Jhon Tie mengatakan jika akan disampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, dan Gubernur guna memfasilitasi kapal serta penerbangan perintis.
Selain transportasi laut dan udara, ada juga persoalan di darat, yakni rute Pelabuhan Pomako ke Kota Timika dan sebaliknya yang dulunya ada layanan bus, kini terhenti karena biaya operasional.
“Mengenai persoalan ini, kami berharap Pemkab Mimika segera memperbaiki layanan demi kepentingan umum,” jelas Jhon Tie.
Selain itu, ada juga persoalan yang diungkapkan oleh masyarakat yakni masalah Pangkalan Pendaratan Ikan di Poumako.
Di mana, aset PPI di pesisir diminta segera dialihkan pengelolaannya ke provinsi, agar dikelola lebih serius dan kabupaten tetap dapat ikut mengelola operasional dan bahan bakar.
Politisi PDIP ini juga menyebu, jika kedepan akan ada rencana peresmian perdana ekspor ikan langsung dari Mimika ke luar negeri.
“Tanggal 30, Gubernur dijadwalkan hadir dan diharapkan memberi dampak ekonomi luas,” kata Jhon Tie.
Selanjutnya, pada bidang pertanian, disarankan memanfaatkan lahan potensial seperti Agimuga dan Manasari, untuk menanam cabai karena komoditas ini yang sangat dibutuhkan dan harganya bisa melonjak tinggi.
Dinas Pertanian diminta lebih aktif melakukan penyuluhan dan pengembangan, tidak hanya menunggu inisiatif warga. Tanaman jagung sudah berjalan baik atas inisiatif masyarakat, tetap butuh pendampingan dinas terkait.
Dalam reses itu juga banyak masyarakat menyampaikan keluhan pribadi, dan masalah internal. Hal ini dicatat namun tidak dapat dijawab secara mendalam dalam forum umum.
“Dinamika politik dianggap wajar, yang utama tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” jelas Jhon Tie.
Untuk diketahui, pada momen reses kali ini, ada yang menarik dari aspirasi salah satu peserta yang hadir yakni dari Ketua sekaligus Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah, Yoseph Temorubun.
Ia mengusulkan tiga usulan utama yakni pertama, transportasi laut untuk wilayah pesisir.
Yosep meminta pemerintah provinsi menyediakan kapal cepat guna menghubungkan Distrik Mimika Baru dengan Atuka, Kokonao, hingga Agimuga. Saat ini belum ada layanan resmi seperti itu, padahal daerah lain sudah memprioritaskannya demi kelancaran akses antarkecamatan.
Ke dua, mendukung dan meminta perkuatan penerbangan perintis sebagai bagian program provinsi.
“Selama ini penanganan hanya bersandar pada pemerintah kabupaten, sementara keluhan warga pegunungan soal akses transportasi terus terdengar,” tegas Yosep.
Terakhir, menindaklanjuti gagasan Gubernur memberikan bantuan hukum bagi warga yang terlibat kasus kriminal dan ditahan di Polsek, Polres, maupun Lembaga Pemasyarakatan.
“Lembaga Bantuan Hukum Papua Tengah sudah menangani sekitar 20 sampai 30 kasus secara cuma‑cuma, siap dipercaya dan ditugaskan untuk menangani kasus di Timika maupun wilayah pegunungan secara berkelanjutan,” pungkas Yosep. (Sitha)
