Timika (Suaramimika.com) – Pembangunan di Pulau Jawa berfokus pada efisiensi dan penguraian kemacetan (jalan tol, jalan layang). Sebaliknya, di Papua tantangan utamanya adalah membuka isolasi daerah dan membangun konektivitas dasar.
Adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pulau Jawa dan Papua tersebut disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob saat menghadiri dialog strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
di Aula Kantor BPKAD Mimika, Kamis (30/7/2026).
“arget pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan di Papua akan tetap menjadi mimpi selama infrastruktur dasar (jalan, jembatan) belum tersedia,” tegas Rettob.
Rettob mengungkapkan, terdapat realita kultural dan sosial yang kontras, di mana masyarakat setempat sudah terbiasa naik pesawat karena keterpaksaan geografis, tetapi banyak yang belum pernah merasakan naik mobil di atas jalan darat yang layak.
Persoalan di Papua ini juga terjadi karena adanya tantangan birokrasi dan kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah. Seperti adanya lemotongan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta pelimpahan beban pembiayaan pegawai (seperti PPPK) ke anggaran kabupaten membuat pemerintah daerah kesulitan bergerak dan merealisasikan janji politik dalam RPJMD/Renstra.
Belum lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kurang koordinasi dengan pemerintah daerah. Kehadiran program pusat seperti pembangunan fisik secara mendadak (contoh disebut: “Koperasi Merah Putih”) sering kali tanpa koordinasi yang matang dengan pemerintah daerah setempat, sehingga menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Dengan besarnya alokasi anggaran nasional di pusat (seperti program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, hingga infrastruktur) menuntut pemerintah daerah untuk “mengemis” dana ke Jakarta,” jelasnya.
Dana yang bersumber dari kekayaan daerah tambah Rettob, seharusnya dikembalikan dengan proporsi dan mekanisme yang lebih adil tanpa birokrasi yang rumit.
Untuk itulah, Rettob mengusulkan kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bappenas yakni prioritas konektivitas wilayah.
Bappenas diharapkan mengarahkan fokus pembangunan infrastruktur pada pembukaan isolasi daerah, khususnya memprioritaskan pembangunan wilayah selatan Papua serta menghubungkan wilayah gunung, utara, dan selatan.
Juga harus ada reformasi Pengelolaan Anggaran dengan memperjuangkan agar dana pembangunan yang dikelola pusat dapat didistribusikan lebih merata dan langsung dirasakan oleh daerah tanpa prosedur birokrasi pusat yang menyulitkan pemerintah kabupaten.
“Marilah kita berhenti sejenak dari kebiasaan terus-menerus memohon dan mengemis. Padahal sumber kekayaan itu sendiri lahir dan berasal dari tanah kita sendiri, dari rakyat kita sendiri. Mengapa nilai yang sedemikian besar itu justru tertahan di tempat lain, dan kita baru menerimanya kembali dalam jumlah yang sangat terbatas?,” katanya.
Rettob menegaskan, dana yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur ini seharusnya tidak membuat pemerintah daerah harus pergi meminta-minta lagi agar diberikan kembali kepada kita.
“Kekayaan alam tanah Papua adalah milik seluruh masyarakat Papua, dan manfaatnya harus kembali utuh untuk kemajuan kita semua, bukan hanya sedikit yang kembali setelah ditahan jauh,” pungkas Rettob. (Sitha)
