Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada situasi dilematis terkait penertiban aktivitas perdagangan produk lokal seperti pinang dan atribut khas Papua.
Kendati desakan di lapangan menguat, aparat penegak hukum daerah belum bisa mengambil tindakan tegas karena regulasi yang ada dinilai masih abu-abu.
Kepala Satpol PP Kabupaten Mimika, Yulius Koga, mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat melakukan penertiban pedagang lantaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 belum secara eksplisit membatasi pelaku usaha berdasarkan status Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
“Di dalam perda itu tidak ada ketegasan bahwa yang harus menjual produk-produk lokal seperti pinang dan atribut Papua harus orang asli Papua. Jadi, siapa saja boleh menjual. Tidak ada ketentuan yang membatasi,” tegas Yulius, Selasa (10/11/2026).
Persoalan ini mencuat seiring aspirasi dari para pedagang lokal, khususnya mama-mama Papua, yang menginginkan agar sektor penjualan pinang dan produk khas daerah diprioritaskan atau dikhususkan sepenuhnya bagi OAP. Tuntutan serupa juga menyangkut kejelasan status bagi agen, pemasok, hingga pedagang eceran.
Meski sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua telah digencarkan sejak awal tahun oleh pihak Satpol PP maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika di berbagai kelurahan Kota Timika, celah aturan ini justru memicu perdebatan di tengah masyarakat.
“Dari hasil sosialisasi, masyarakat sebenarnya sudah paham isinya. Namun, mereka meminta supaya aturan dipertegas, khususnya mengenai siapa yang berhak menjual produk lokal,” imbuh Yulius.
Akibat kekosongan klausul yang mengatur eksklusivitas penjual OAP, Satpol PP Mimika memilih untuk menahan diri dari tindakan represif. Hingga kini, pendekatan persuasif dan dialog masih menjadi opsi utama demi menjaga kondusivitas di tengah perbedaan pemahaman antara ekspektasi warga dan bunyi regulasi.
Pihaknya berharap celah aturan ini bisa segera menjadi perhatian bersama, baik oleh eksekutif maupun legislatif, agar aspirasi perlindungan ekonomi mama-mama Papua dapat terakomodasi tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.
Dengan adanya kejelasan regulasi kelak, aktivitas perdagangan di Mimika diharapkan bisa tertib sekaligus memberikan ruang keberpihakan yang nyata bagi pelaku usaha lokal Papua. (Sitha)
