Timika (Suaramimika.com) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, memberikan apresiasi atas langkah strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah membawa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai standar sertifikasi internasional ISO terkait tata kelola dan keamanan informasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika, di mana ia menyoroti pentingnya efisiensi digital, integrasi sistem, serta kecepatan pembaruan (update) data di lingkungan pemerintah daerah melalui aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (Maitua).
Menurut Slamet, selama ini masih banyak OPD yang membuat website atau pangkalan data secara terpisah-terpisah. Padahal, pengelolaan yang tidak terpusat sering kali berujung pada kendala keberlanjutan sistem apabila terjadi pergantian pihak ketiga atau pengembang aplikasi.
“Setiap OPD yang menyusun website pasti pakai pihak ketiga. Begitu kontraknya selesai, website-nya rawan tidak terurus. Lebih baik dialihkan ke Kominfo, jauh lebih netral, lebih baik, dan efisien untuk tahun-tahun ke depan,” ujar Slamet, di Ballroom Hotel Grandtembaga, Selasa (3/11/2026).
Selain persoalan integrasi platform, ia juga memberikan catatan kritis terkait aktualitas data sektoral yang ditampilkan agar tidak tertinggal. Ia mencontohkan, data statistik yang dirilis harus mampu mengejar ketertinggalan waktu (time-lag) agar pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan berbasis data yang akurat dan real-time.
“Kalau data eksternal atau sektoral masih menggunakan data tahun 2023 atau 2024, padahal kita sudah berada di tahun 2026, tentu ini terasa tertinggal. Kita tantang bagaimana data bisa diperbarui minimal per tahun berjalan, syukur-syukur bisa per semester, seperti halnya BPS yang berani merilis data inflasi setiap bulan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Slamet mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data bukanlah sekadar pada celah sistem teknologi semata, melainkan faktor human error atau integritas sumber daya manusia (SDM) yang memegang akses langsung.
Ia menekankan perlunya pembinaan ketat serta pelatihan khusus bagi para operator data di setiap dinas termasuk kepemilikan sertifikasi keamanan guna mengantisipasi risiko kebocoran data yang kerap dipicu oleh perpindahan personel atau akses login yang berpindah tangan.
“Yang kita khawatirkan sebenarnya kebocoran data bukan dari sistemnya, tetapi dari manusianya. Operator yang memegang akses login dan password harus dibina dengan baik, bahkan kalau bisa diikutsertakan dalam pelatihan sertifikasi agar memiliki bekal menjaga kerahasiaan data pemerintah,” pungkasnya. (Sitha)
