Kabar Mimika

Bupati Mimika : Data Penerima Otsus Sudah Baik

×

Bupati Mimika : Data Penerima Otsus Sudah Baik

Sebarkan artikel ini
Johannes Rettob.

Timika (Suaramimika.com) – Forum koordinasi teknis percepatan pembangunan Papua, yang diikuti oleh para kepala daerah provinsi se-Tanah Papua adalah agenda yang sangat baik.

Hal itu diungkapkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, pada Senin (11/5/2026) di Hotel Horison Diana.

Sebagai tuan rumah, kata Bupati Rettob, pihaknya juga telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik yang dikemas untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi acuan bagi Provinsi Papua serta menjadi satu suara bulat yang nantinya dijadikan usulan untuk kementerian yang terkait soal Otonomi Khusus (Otsus).

“Intinya dari pertemuan ini bahwa kita harus konsisten. Kenapa kita bicara bawa dana Otsus ini begini, itu memang sudha ada aturannya dan memang kita perlu evaluasi tentang bagaimana uang itu jalan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan masalah utama dalam pengelolaan Otsus, untuk Kabupaten Mimika sendiri, data penerima Otsus sudah baik.

“Kabupaten Mimika kita punya mantap. Data kita pasti punya. Kita satu-satunya yang cukup baik dengan Orang Asli Papua itu kita data kependudukan itu paling baik kita di sini,” jelasnya.

Selain data kependudukan penerima Otsus yang sudah baik, ke dua kata Rettob, peruntukannya untuk apa, inilah yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Otsus ini dananya memang diberikan namun sudah diatur kepentingannya, dan inilah yang diharapkan tidak boleh terjadi. Hal inilah yang membuat daerah kerap terjebak dalam situasi di daerah masing-masing untuk mengelolanya. Kebutuhan di setiap daerah sebutnya berbeda-beda.

Terakhir, dengan pertemuan kepala daerah se-Tanah Papua ini ia harapkan bisa terus dilakukan kolaborasi lintas sektor.

Dana Otsus sebutnya yang terus dikurangi alokasinya ini juga menyebabkan daerah kesulitan untuk menggunakannya sesuai aturan. Seperti dana Otsus yang diturunkan di akhir tahun dan kemudian diarahkan untuk dipergunakan bagi bidang pendidikan.

“Dana itu turun terlambat, jadi pasti jadi silva, terus sesudah dana itu jadi silva, dan silva ini harus untuk pendidikan, ini kan yang jadi persoalan, padahal kebutuhan kita kan bukan itu,” pungkasnya. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *