Timika (Suaramimika.com) – Dengan semakin maraknya sorotan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah Kabupaten Mimika akhir-akhir ini, Anggota DPR Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, S.E., atau Jhon Tie mengimbau para pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) untuk memberikan klarifikasi yang objektif, terbuka, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan maraknya sorotan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah, ia sebagai anggota DPR-Papua tengah dari Partai pendukung pasangan kepala daerah mengimbau apabila muncul kritik terhadap kepala daerah maupun program pembangunan, jangan memilih diam.
“Berikan klarifikasi yang objektif, terbuka, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap diam hanya akan melahirkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” tegas Jhon Tie, pada Kamis (25/6/2026).
Ia mengatakan jika para pejabat jangan merasa sudah berada di zona nyaman, hanya karena sudah menduduki jabatan. Karena jabatan adalah amanah, yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.
Demi menjaga nama baik pemerintah daerah, mewujudkan janji-janji politik, serta mengawal visi dan misi kepala daerah, setiap pimpinan OPD kata Politisi PDI P ini, para pejabat harus mampu menjelaskan setiap kebijakan pemerintah kepada publik.
“Oleh karena itu, pejabat yang tidak mampu memberikan pelayanan prima, tidak responsif terhadap persoalan masyarakat, dan gagal mendukung pelaksanaan visi-misi kepala daerah sudah sewajarnya dievaluasi secara berkala,” jelas Jhon Tie.
Kepada seluruh pimpinan OPD, kepala distrik, lurah, dan seluruh pejabat eselon di Kabupaten Mimika, ia juga berharap para pejabat ini mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun pilihan dalam kontestasi demokrasi.
Jabatan yang diemban adalah amanah untuk melayani seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
Lanjut Jhon Tie, dalam kurun waktu enam bulan pertama merupakan waktu yang cukup untuk menilai kapasitas, integritas, dan komitmen seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya.
“Evaluasi harus dilakukan secara objektif demi terwujudnya pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkas Jhon Tie. (Sitha)
