Timika (Suaramimika.com) – Guna memperkuat sinergi antar daerah dalam manajemen logistik bencana, 5 provinsi dan 12 kabupaten se-Tanah Papua mengikuti Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencanapada 23–24 September 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau ditegaskan bahwa Papua merupakan daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Oleh karena itu, inventarisasi dan verifikasi kebutuhan logistik menjadi tulang punggung penanganan darurat.
“Koordinasi yang efektif dapat menghemat sumber daya, mempercepat respon, dan yang paling penting menyelamatkan nyawa,” ujarnya dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Rabu (23/9/2026).
Gubernur juga menyoroti tantangan kapasitas daerah yang masih terbatas, seperti belum adanya gudang logistik standar, tenaga kerja terlatih, serta sistem informasi yang memadai.
Ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen logistik, disertai pelatihan berkelanjutan dan alokasi anggaran khusus.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar daerah, sehingga penanganan darurat bencana di Tanah Papua dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan akuntabel,” harapnya.
Ketua Panitia, yang juga sebagai Kepala BPBD Mimika Agustina Rahaded, dalam laporannya menegaskan bahwa penanggulangan bencana yang cepat dan tepat sangat bergantung pada kesiapan logistik serta peralatan.
Rapat ini menjadi langkah krusial untuk memverifikasi data kebutuhan riil di lapangan, menghindari tumpang tindih, serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
“Rapat koordinasi diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo, Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Biak Numfor, Supiori, Sarmi, Paniai, Puncak, Nabire, dan Manokwari. Narasumber berasal dari BNPB RI dan BPBD Provinsi Papua,” pungkas Agustina. (Sitha)
