Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong perubahan pola pikir (mindset) aparatur dari yang semula sekadar melaksanakan anggaran menjadi pengelolaan keuangan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Hery Onawame, menekankan pentingnya transparansi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan penyusunan analisis pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika di Ballroom BPKAD, Jumat (25/9/2026).
Menurut Hery, APBD merupakan instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif dan menyajikan angka-angka realisasi anggaran. Lebih dari itu, pertanggungjawaban APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana sasaran anggaran tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hery dalam arahannya.
Ia menambahkan, penyusunan analisis pertanggungjawaban APBD memiliki makna strategis agar Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi capaian, kendala, tingkat penyerapan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan anggaran guna perbaikan di periode berikutnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKAD Mimika, Ferdinand Panggalo Dalipang, SE, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa analisis laporan pertanggungjawaban APBD diperlukan untuk menilai pencapaian anggaran, efektivitas pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikannya.
Materi yang dibahas meliputi analisis realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus-defisit anggaran, SiLPA, capaian program dan kegiatan, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.
“Dengan kegiatan ini, kami berkomitmen mendorong perubahan dari sekadar orientasi penyerapan anggaran menuju pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ferdinand. (Sitha)
