Timika (Suaramimika.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengakui adanya kendala teknis dalam koordinasi dengan instansi pusat menyebabkan target penataan pejabat masih belum bisa direalisasikan pada April ini.
“Saya memang menargetkan April ini semua selesai. Namun, ternyata belum bisa terwujud karena adanya kendala koordinasi dengan instansi lain. Persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara menjadi kunci utama yang saat ini masih kita tunggu,” ujar Bupati Rettob, Jumat (24/4/2026) di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware.
Kata Bupati Rettob, akibat dari kendala teknis dengan pemerintah pusat inilah ia memastikan penataan pejabat mengalami pergeseran dari jadwal awal di bulan April.
Kata Rettob, meskipun proses administrasi internal terus berjalan adanya keterlibatan instansi vertikal menjadi faktor utama keterlambatan.
Di mana, adanya sinkronisasi data dengan BKN dan kementerian pembina ternyata masih membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal yang ditargetkan Pemkab Mimika.
Dijelaskan Rettob, selain BKN ada tantangan yang juga muncul dari dinas teknis serta kementerian pembina yang membawahi urusan spesifik.
Hal inilah tambah Rettob, yang membuat proses validasi data dan prosedur pelantikan tidak dapat dilakukan secara instan demi menjaga kepatuhan terhadap aturan.
Masih dalam tahapan dan proses koordinasi inilah tambah Rettob yang menyebabkan ia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penataan jabatan. Walaupun ia menginginkan proses ini bisa dilakukan dengan cepat namun semuanya harus sesuai dengan aturan.
“Jadi kita lakukan itu secara bertahap. Jika ditanya kapan pastinya, keinginan saya ya bisa secepat mungkin,” jelas Rettob.
Dalam kesempatan ini, Rettob menyebut sal teknis pengisian jabatan dari berbagai tingkatan posisi yang sedang diproses.
Untuk posisi strategis di tingkat Eselon II, Pemkab Mimika akan menggunakan mekanisme seleksi terbuka. Sementara itu untuk Eselon IV saat ini masih banyak posisi yang kosong karena ada beberapa dinas baru yang juga harus diisi oleh pejabat yang berkompeten.
“Ada 11 jabatan Eselon II yang akan diisi melalui Seleksi Jabatan. Sementara untuk Eselon IV, masih banyak posisi yang kosong, terutama pada dinas-dinas baru. Bahkan ada dinas baru yang saat ini belum memiliki staf sama sekali,” katanya.
Penataan birokrasi ini tambah Rettob akan dipercepat agar roda organisasi pemerintahan dapat berjalan maksimal.
Ia berharap seluruh proses ini nantinya tidak berlarut-larut hingga akhir tahun 2026.
“Tidak sampai akhir tahun. Jika menunggu sampai akhir tahun, itu kan terlalu lama. Saat ini semua masih dalam proses, pelan-pelan kita akan akan selesaikan semuanya,” pungkas Rettob. (Sitha)
