Timika (Suaramimika.com) – Sebelum memperluas cakupan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi menyeluruh.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Mimika, Emanuel Kemong mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan program nasional itu berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau seluruh peserta didik yang menjadi penerima manfaat.
“Saat ini kami belum memperoleh informasi terbaru mengenai kesiapan seluruh dapur, khususnya yang berada di wilayah 3T,” ujar Kemong, Senin (5/7/2026).
Terkait rencana perluasan MBG ke wilayah 3T, pemerintah masih melakukan pemetaan sehingga belum dapat menentukan daerah prioritas penerima manfaat.
Penetapan sasaran ini harus berdasarkan data yang akurat dan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Kami belum menentukan fokusnya di mana. Semua harus dipetakan terlebih dahulu. Kami melihat peta wilayah, melihat kategori daerah 3T, kemudian memastikan apakah daerah tersebut benar-benar masuk dalam kategori yang dimaksud,” jelas Kemong.
Pemetaan tersebut juga mencakup kondisi akses transportasi, kemampuan distribusi bahan makanan, serta potensi pemanfaatan bahan pangan lokal yang tersedia di masing-masing wilayah.
“Kami harus memastikan apakah daerah tersebut dapat dijangkau, bagaimana distribusi bahan makanannya, apakah menggunakan bahan lokal atau harus didatangkan dari luar. Semua itu harus dipelajari lebih dahulu,” katanya.
Lanjut Kemong, pemerintah belum dapat memastikan kesiapan seluruh dapur penyedia makanan bergizi menjelang berakhirnya masa libur sekolah.
Pihaknya lanjut Kemong, masih menunggu hasil rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebelum menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat.
Rapat evaluasi ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan setelah siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Evaluasi dilakukan guna memastikan seluruh sistem telah siap, mulai dari operasional dapur, distribusi makanan, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
Pemerintah ungkapnya tidak hanya mengejar target jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan sesuai tujuan MBG itu sendiri.
“Kami hanya memastikan program ini berjalan dengan baik atau tidak. Yang melakukan monitoring secara langsung adalah tim yang berada di lapangan. Setelah mereka memberikan laporan, baru kami mengambil langkah selanjutnya,” pungkas Kemong. (Sitha)
